Hentikan Pembangunan Kantor Kelurahan Karang Tengah


Pemkot Ancam Polisikan Ahli Waris

Diterbitkan  Jumat, 13 / 11 / 2015 13:40 - Berita Ini Sudah :  782 Dilihat

TANGSEL POS, KARANG TENGAH — Puluhan orang yang mengaku ahli waris lahan atas nama Sanusi menghentikan paksa pembangunan kantor Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang, kemarin. Mereka berdalih status hukum lahan tersebut masih dalam proses hukum. Menyusul aksi itu, pemkot berencana akan melaporkan ahli waris ke polisi.

Menurut Romi salah satu ahli waris Sanusi mengatakan, kedatangannya bersama keluarga untuk menuntut hak atas tanah yang dibangun dua lantai untuk kantor Kelurahan Karang Tengah beralamat di Jalan Raden Saleh, Kelurahan/Kecamatan Karang Tengah. Lahan tersebut adalah milik Sanusi yang tak lain mantan Lurah Karang Tengah.

“Tanah ini milik ahli waris Pak Sanusi, kenapa pemkot membangunnya sementara proses hukum masih berlangsung,” katanya.

Bahkan, lanjut Romi, pemkot yang mengaku membangun kantor kelurahan atas putusan pengadilan, ditegaskan Romi proses putusan itu keluar tanpa sepengetahuan ahli waris.

“Kami tidak pernah diundang oleh pengadilan ketika proses hukum itu. Jadi kami ini ingin kegiatan pembangunan dihentikan saat ini juga sampai adanya mediasi,” tegasnya lagi.

Ditambahkannya, tuntutan dalam unjuk rasa ahli waris menuntut agar pembangunan dihentikan dan spanduk yang bertuliskan tanah milik Pemkot Tangerang untuk dicopot sampai dengan adanya pertemuan antara ahli waris dengan Pemkot Tangerang. “Kami ingin tidak hanya hari ini (kemarin) berhenti kegiatannya, kalau besok ditemukan adanya pembangunan, maka kami akan masuk ke dalam untuk menghentikannya,”tegas Romi.

Terpisah Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Saeful Rahman mengatakan pihaknya akan melaporkan kepada kepolisian terkait ancaman terhadap kegiatan pembangunan gedung pemerintah. Dikarenakan selama ini Pemkot Tangerang berpegang teguh kepada hasil keputusan hukum yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2008. “Kami sedang susun data, besok (hari ini) akan dilaporkan kepada kepolisian,”pungkas Saeful, kemarin.

Sementara Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Pemkot Tangerang Budi Dharmawanto mengatakan, pihaknya berpegang kepada hasil keputusan pengadilan Negeri Tangerang tahun 2008 yang menetapkan Pemkot Tangerang berhak atas tanah tersebut. Sebelumnya pihak ahli waris juga sudah melakukan proses banding akan tetapi tidak dikabulkan. Untuk itu pihaknya tidak akan mengindahkan berbagai bentuk ancaman yang dilayangkan kepada Pemkot Tangerang.

Ditambahkannya, apabila ingin menyelesaikan permasalahan dan tuntutan ahli waris agar diselesaikan melalui proses hukum. “Negara hukum kami serahkan kepada proses hukum. Pembangunan akan tetap berjalan sampai selesai,”ungkap Budi.

Berdasarkan pantauan, sempat terjadi perdebatan anatara ahli waris dengan pengacara dari Pemkot Tangerang dan aparat keamanan yang berjaga yang meminta agar kegiatan dihentikan dan mencopot spanduk bertuliskan tanah milik Pemkot Tangerang. (cat/den/bnn)

Komentar Anda

comments