Golkar Tolak Pemungutan Suara Secara Elekronik

Diterbitkan  Kamis, 28 / 01 / 2016 14:05 - Berita Ini Sudah :  800 Dilihat

Golkar Tolak Pemungutan Suara Secara Elekronik

SERANG – DPD Golkar Banten meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji secara mendalam dan komperensif jika benar menerapkan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan kepala daerah secara elektronik.

Wakil Ketua DPD Golkar Banten, Suparman, Rabu (27/1) menjelaskan, harus ada perhatian khusus oleh Kemendagri jika akan menerapkan sistem Pilkada secara elektronik.

“Harus melihat dari semua aspek, karena daerah ini belum semuanya siap dan familiar menggunakan internet atau berhubungan dengan IT,” katanya.

Ia menjelaskan, Golkar melihat tidak semuanya daerah di Banten yang mana masyarakatnya telah terbiasa dengan pengunaan teknologi. Apalagi untuk wilayah Banten Selatan.

“Mungkin kalau daerah perkotaan seperti Kota Tangerang dan daerah-daerah yag sudah terbiasa dengan teknologi hal itu tidak masalah. Tapi kalau untuk Lebak saya rasa masih banyak masyarakatnya yang belum mengenal itu. Kalau memang harus dilakukan, harus dilakukan penyuluhan dan sosialiasai yang keras oleh pemerintah atau penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.

Suparman mengaku memiliki kekhawatiran jika proses Pilkada nanti akan dilakukan secara elektronik. “Kalau ini paksakan pada tahun 2017, saya rasa belum tepat, karena semuanya belum siap, dan saya rasa justru akan timbul kerawanan partisipasi pemilih. Ini sangat bahaya kalau dipaksakan,” ungkapnya.

Berbeda dengan Suparman. PDIP Banten mengaku mendukung penuh program pemerintah pusat. Alasannya selain harus mengikuti perkembangan zaman, seluruh masyarakat di Banten hampir semuanya sudah bisa membaca.

“Sangat setuju sekali, apalagi ini sudah zaman canggih dan modern, masa iyah sejak tahun 1971 Ka Haji (biasa Sukira memanggil namanya, red) selalu manual. Sekarang memang harus yang canggih dong,” ujarnya.

Adanya rasa kekhawatiran dari Golkar menurut Sukira hal tersebut tidak mendasar dan harus ditimbulkan rasa optimisme. “Yang pasti itu harus dilakukan sosialisasi. Uang pemerintah ini kan banyak, lakukan saja sosialisasi, dan KPU sampaikan program dan kegiatan apa saja untuk mendukung itu semua. Kalau memang belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ya tidak masalah. Makanya, harus kajian dari berbagai aspek, termasuk dari akademisi,” ungkapnya.

Ketua DPW PKS Banten, Miftahudin mendukung langkah pemerintah pusat atas rencana pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara elektronik.

“Hanya saja memang perlu ada kerja ektra bagi semua pihak kalau hal ini dilakukan, khususnya untuk daerah pelosok,” jelasnya.

Miftah yang juga anggota DPRD Banten mengaku, rencana tersebut adalah hal yang baik dan positif, apalagi manfaat dirasakan oleh seluruh kandidat calon kepala daerah dan wakilnya.

“Potensi kecurangannya kalau dilakukan secara elektronik sangat kecil sekali,” ujarnya seraya meminta pemerintah harus menyiapkan seluruh sarana dan prasarananya dari sekarang.(met/yul)

Komentar Anda

comments