Waspadai Bakal Calon Perseorangan eks Kader Partai

Diterbitkan  Rabu, 25 / 05 / 2016 10:27 - Berita Ini Sudah :  882 Dilihat

Ilustrasi.(NET)

Ilustrasi.(NET)

SERANG – Bermunculannya bakal calon pimpinan dari jalur perseorangan namun dengan latar belakang partai politik membuat masyarakat harus waspada. Sebab tidak menutup kemungkinan masih dibawah kekuasaan partai.

Demikian diungkap pengamat politik Abdul Hamid, kemarin. Kata dia, seyogyanya, para bakal calon dari jalur perseorangan itu benar-benar muncul dari masyarakat, namun rupanya kesuksesakan Basuki Tjahaya Purnama dalam mengumpulkan dukungan akhirnya menjadi kesempatan baru bagi yang lainnya di beberapa daerah.

“Dengan adanya keputusan KPU Banten mengenai jumlah minimum dukungan calon perseorangan, dirasa memang berat tapi bukan hal yang mustahil. Dukungan bakal calon itu juga harus menyebar di minimal lima kabupaten/kota, jadi jika dia tokoh di wilayah tertentu maka akan sangat berat,” ungkap Abdul Hamid.

Sejauh ini, kata dia, dari beberapa bakal calon jalur perseorangan yang telah mendaklarasikan diri bakal maju di Pilgub Banten 2017, mulai terlihat masih adanya pemanfaatan kekuasaan.

“Seorang guru pernah bercerita ke saya bahwa dia mulai disuruh untuk mengumpulkan KTP sebagai syarat dukungan bagi bakal calon independen dari daerah Pandeglang. Pola seperti ini harus segera dipermasalahkan sejak awal. Calon independen itu harus berangkat dari masyarakat, jika masih mengandalkan relasi kekuasaan maka itu sudah tidak benar,” ujar dia.

Terpisah, pengamat politik dari Untirta Ikhsan Ahmad, mengakui banyak mendengar bahkan melihat langsung adanya keterlibatan partai politik serta penguasa untuk memuluskan salah satu bakal calon dari jalur perseorangan, yang notabene merupakan mantan pemimpin sebuah parpol.

Menurutnya, hal itu menodai substansi demokrasi yang pada akhirnya menjatuhkan kepercayaan masyarakat. “Jangan bandingkan Dimyati dengan Ahok. Meskipun memang Ahok yang menjadi lokomotif jalur independen. Pada kasus Ahok,ada beberapa kriteria yang mendukung agar dia maju di jalur independen seperti karakteristik kepemimpinannya dan mentalitas Ahok yang memang bersebrangan dengan partai yang penuh transaksional,” paparnya.

Sementara Dimyati, lanjutnya, pergerakan jalur dukungannya menggunakan motor birokrasi, yang pada akhirnya menyebabkan tidak terbangunnya kepercayaan, sementara tumpuan dari jalur perseorangan adalah masyarakat langsung.

“Ada segi tiga praktis politik. Satu akar rumput, dua mesin partai dan ketiga kolerasi penguasa. Hal ini akan sulit ditembus bagi orang yang tidak memiliki leadership kuat. Maka pada akhirnya, meskipun berangkat dari jalur perseorangan tapi tetap akan melibatkan tigal hal di atas itu,” tegasnya.

Di luar itu semua, lanjut Ikhsan, fenomena jalur independen harus menjadi koreksi tingkat dini bahwa keberadaan parpol harus dikendalikan. “Saatnya deparpolisasi dilaksanakan. Jika ada orang yang kepemimpinannya bagus lebih baik berangkat dari jalur perseorang,” kata Ikhsan.

Dia juga berpesan ke masyarakat agar lebih baik golput di Pilgub 2017 nanti. Hal itu untuk mendidik partai politik agar bersih dan transparan dalam melakukan perekrutan.

“Golput jangan dipahami sebagai sesuatu yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat sudah membayar pajak, dan itu adalah tanggungjawab paling besar. Ya memang pasti bertentangan dengan KPU sebagai penyelenggara, tapi kan kalau saya melihat dari sisi moralnya,” tutupnya.(yul)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!