Anggaran Kampanye Diserahkan ke Calon

Diterbitkan  Jumat, 03 / 06 / 2016 8:30 - Berita Ini Sudah :  128064 Dilihat

Ilustrasi.(NET)

Ilustrasi.(NET)

SERANG – Gubernur Banten Rano Karno harus cuti tiga hari sejak KPU menetapkan pasangan calon, sedangkan Andika Hazrumy dan Wahidin Halim harus mengundurkan diri dari DPR. Sementara, anggaran kampanye dikembalikan ke calon atau partai politik.

Demikian terungkap dari hasil pengesahan Undang-undang tentang Pilkada, Kamis (2/6). Ketua Komisi KPU Banten, Agus Supriyatna saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (2/6) mengaku sudah mengetahui pengesahan revisi UU pilkada yang dilakukan oleh DPR RI dengan disaksikan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Saya belum baca secara detail isi revisi UU pilkada itu. Tapi yang jelas, apa pun dalam amanatnya, kami akan melaksanakan semuanya. Termasuk kalau ada persyaratan ketika ada petahana harus mengambil cuti setelah tiga hari ditetapkan, dan anggota DPR dan DPRD yang maju dalam pilgub harus mundur.

Penetapan pasangan calon rencananya dilaksanakan 22 Oktober,” ungkapnya.
Dukungan KTP untuk calon perseorangan, kata Agus, khusus untuk Pilgub Banten sebesar 7,5 persen dari DPT pemilu sebelumnya dan pasangan yang diusung partai adalah 20 persen kursi, 25 persen akumulasi suara. “Dukungan calon perseorang ini mengunakan KTP elektronik,” katanya.

Ditanya mengenai biaya kampanye yang sebelumnya dibebankan ke APBN dan APBD, kata Agus, pada pilkada serentak tahun 2017 adalah ditanggung masing-masing calon maka alokasi miliaran rupiah untuk pemasangan spanduk dan baliho yang telah disiapkan tidak akan digunakan dan dikembalikan ke kas daerah.

“Angka persisnya saya kurang paham, tapi kalau dalam UU revisi pilkada disebutkan untuk kampanye dibebankan ke calon gubernur dan wakil gubernur, kami akan ikuti itu,” katanya.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU pilkada menjadi undang-undang, Kamis (2/6). “Apakah RUU ini bisa disetujui menjadi undang-undang?,” tanya Taufik, saat sidang paripurna. “Setujuuu,” jawab para anggota Dewan yang hadir dalam sidang tersebut.

Sebelum RUU itu disahkan, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama, semua fraksi dan pemerintah telah menyetujui untuk membawa RUU tersebut ke dalam pembahasan tingkat II.

Walaupun demikian, ujar dia, masih ada beberapa catatan yang telah disampaikan, yaitu terkait persoalan syarat dukungan pasangan calon dan syarat mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Sementara anggota DPR dari Fraksi PKS Almuzammil Yusuf saat menyampaikan interupsinya mengatakan, PKS tetap menginginkan agar anggota dewan tak perlu mundur saat maju dalam Pilkada. “Fraksi PKS lebih setuju apabila, baik petahana dan anggota dewan cukup mengambil cuti selama masa pilkada,” katanya.

Menyikapi insterupsi itu, selaku pimpinan sidang paripurna, Taufik mengatakan bahwa masukan yang disampaikan oleh PKS dan Gerindra akan dijadikan catatan dalam proses pengesahan UU kali ini.(rus/aep/jpnn/bnn)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!