Nasdem Soroti Transparansi Dana Hibah

Diterbitkan  Selasa, 15 / 11 / 2016 1:34 - Berita Ini Sudah :  899 Dilihat

Pemandangan Fraksi 27 dari 35 Anggota Dewan menghadiri Rapat Paripurna terkait pemandangan Fraksi tentang Raperda ABPD TA 2017 di gedung Dewan Cilegon, Senin (14/11). Pemandangan fraksi yang disampaikan Partai Nasdem menyirat tentang keterbukaan informasi secara akurat oleh pemkot terkait penggunaan alokasi dana hibah dan bantuan sosial.

Pemandangan Fraksi. 27 dari 35 Anggota Dewan menghadiri Rapat Paripurna terkait pemandangan Fraksi tentang Raperda ABPD TA 2017 di gedung Dewan Cilegon, Senin (14/11). Pemandangan fraksi yang disampaikan Partai Nasdem menyirat tentang keterbukaan informasi secara akurat oleh pemkot terkait penggunaan alokasi dana hibah dan bantuan sosial.

CILEGON – Pemandangan Umum Fraksi Nasdem berbeda dengan pemandangan dari tujuh fraksi lainnya, Fraksi Golkar, PPP, PDIP, PKS, Gerindra, PAN dan fraksi Kebangkitan Demokrasi terkait dengan Raperda APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017 dalam rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon yang digelar, Senin (14/11).

Dalam Pemaparan yang disampaikan oleh anggota fraksi Nasdem Cilegon, Rohmatullah, Nasdem menilai ada beberapa hal yang perlu dikritisi oleh partai besutan Surya Paloh itu.

Selain mendorong percepatan pembangunan berkualitas, transparansi proses lelang, pemberantasan praktek pungutan liar di Lingkungan Pemkot Cilegon, dan mendorong pneingkatan PAD, Nasdem juga mendesak kepada Pemkot Cilegon untuk memberikan informasi secara terbuka terkait penggunaan angaran dalam belanja dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Nasdem menilai, informasi tentang penggunaan anggaran pada pos belanja tidak langsung untuk belanja hibah sebesar Rp46,55 miliar dan belanja bantuan sosial Rp 15,61 Miliar dinilai tidak diberikan secara transparan dan secara terbuka.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota CIlegon, Erick Rebiin yang dikonfirmasi usai rapat mengatakan, keterbukaan tentang penggunaan anggaran sangat penting. Selama ini, kata Erick, alokasi anggaran dana hibah dan bantuan sosial dinilai hanya dinikmati segelintir masyarakat saja. Sementara itu masih banyak masyarakat lain yang memiliki hak sama untuk mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

“Kita ingin transparan saja. Itu kan hak masyarakat umum, masyarakat Kota Cilegon. Baik itu untuk kepentingan sosial apa, harus ada transparansi lah. Mungkin saja masyarakat ada yang butuh, tetapi karena ketidaktahuan mereka, hanya segelintir masyarakat saja yang menikmati dana itu. Jadi kami mendorong agar transparan, dan dibuka ke halayak,” ungkapnya.

Tidak hanya tentang alokasi anggaran itu, Erick juga mengimbau agar penggunaan anggaran baik alokasi dana hibah dan bantuan sosial juga tidak diberikan secara informatif kepada masyarakat.

Untuk itu Nasdem meminta agar pemerintah dapat memperhatikan pemaparan pandangan yang disampaikan karena menyangkut Raperda APBD TA 2017 yang nantinya akan disahkan.

“Nah itulah penilaian yang kami lihat, dan kami pandang hal itu masih belum terbuka dan masih ada ketertutupan dari eksekutif. Kami dorong untuk eksekutif melakukan keterbukaan,” tandasnya.

Selain transparansi penggunaan anggaran, kata Erick, Nasdem memandang perlu adanya pembentukan tim pengawasan antara legislatif dan eksekutif dalam mengontrol sekiranya terdapat kebocoran Pendapatan Asli Daerah.

Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon, Edi Eriadi, mengapresiasi pemaparan pemandangan fraksi Nasdem. salah satunya menyorot tentang transparansi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sosial. Selama ini, Pemkot Cilegon telah menggelontorkan anggaran yang sesuai dengan program pro rakyat sejalan dengan visi misi kepala daerah.

“Kalau hibahnya, sasarannya masyarakat, guru ngaji. Nanti kita lihat lah. Kalau ada di luar itu, nanti terserah mereka kan hak budgetnya kan ada di beliau,” tandasnya.

Disingguns soal adanya indikasi penggunaan alokasi dana tersebut tidak tepat sasaran, Edi menepis hal itu. Selama ini, sambung Edi, baik alokasi dana hibah dan dana bantuan sosial yang dijalankan telah tepat dengan sasaran dan sejalan dengan visi dan misi pemkot Cilegon.

“Ngga ada lah. Selama ini kan untuk pro rakyat. Silakan cek aja, kita nanti rapat gabungan itu, itu ada lah untuk bagaimana berinteraksi, benar ngga nih sasarannya dan bagaimana. Itu ngga masalah,” tuturnya.

Terkait dengan pembentukan tim legislatif dan eksekutif dalam mengontrol anggapan adanya kebocoran PAD, Edi mengapresiasi hal tersebut. Namun, bila pengawasan dibentuk dalam tim, dikwatirkan akan menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat terkait kinerja keduanya.

“Kalau itu, kita apresiasi lah. Sebenarnya kita sudah punya tim. Kan beliau (Nasdem) juga (sebagai) fungsi kontrol. Jalan sendiri, juga ngga masalah. Kalau bersama, nanti ada kolaborasi, anggaran kan satu-satu. Jadi kalau dia jalan, kita juga jalan kemudian kalau kita bilang A, dia temukan B, kan itu ada saling kontrol. Nah, Kalau gabungan, nanti kolaborasi, nanti sama-sama cincay lagi,” jelasnya. (NAL/ZAL)

Komentar Anda

comments