Warga Gunung Sugih kembali Demo PT SRI

Diterbitkan  Rabu, 16 / 11 / 2016 1:20 - Berita Ini Sudah :  581 Dilihat

PT. SRI KEMBALI DIDEMO Ratusan warga dari Lingkungan Cilodan dan Pangabuan melakukan aksi unjurasa dan memblokir jalan di depan Pabrik PT. Sri, Kelurahan GUnung Sugih, Kecamatan Ciwandan, CIlegon, Selasa (15/11). Demo untuk kesekian kalinya menuntut adanya kejelasan dari kompensasi gati rugi lahan sekaligus mempertanyakan legalitas ijin operasi Pabrik patungan PT. Chandra Asri dan perusaaan asal perancis, Michelin itu.

PT. SRI KEMBALI DIDEMO. Ratusan warga dari Lingkungan Cilodan dan Pangabuan melakukan aksi unjurasa dan memblokir jalan di depan Pabrik PT. Sri, Kelurahan GUnung Sugih, Kecamatan Ciwandan, CIlegon, Selasa (15/11). Demo untuk kesekian kalinya menuntut adanya kejelasan dari kompensasi gati rugi lahan sekaligus mempertanyakan legalitas ijin operasi Pabrik patungan PT. Chandra Asri dan perusaaan asal perancis, Michelin itu.

CILEGON – Untuk kesekian kalinya, ratusan warga yang tinggal di Lingkungan Cilodan dan Pengabuan, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan pabrik PT Sinthetic Rubber Indoensia (SRI), Selasa (15/11).

Perusahaan patungan dari PT Chandra Asri Petrochemical dan perusahaan asal negara Prancis, Compagnie Financiere Michelin itu diblokir warga lantaran tuntutan kompensasi lahan warga yang hingga saat ini tak kunjung disetujui perusahaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi unjuk rasa dilaksanakan sekira 08.00 WIB. Ratusan warga yang berunjukrasa langsung memblokade dan memblokir jalan masuk di pintu masuk pabrik PT SRI.

Warga secara bergantian melakukan orasi menuntut agar kompensasi ganti rugi lahan mereka di Lingkungan Cilodan dan Pangabuan dapat disepakati. Aksi unjuk rasa yang dilakukan berjalan dengan tertib dengan pengawalan ketat dari Polres Cilegon.

Salah satu warga, Sayani mengatakan, kedatangan warga Cilodan dan pangabuan ke PT SRI menuntut agar adanya penyelesaian kompensasi ganti rugi lahan. Selama ini, perusahaan yang mengelola lahan PT SRI, yakni PT Pancapuri Indoperkasa dinilai tidak memberikan harga yang pantas untuk ganti rugi lahan masyarakat.

“Kami bukan mau menghentikan pembangunan PT SRI, karena sudah terlanjur sudah berjalan. Kami, hanya menuntut ganti rugi lahan yang terkena dampak proyek itu,” ungkapnya.

Sayani menyatakan, selain menuntut kompensasi ganti rugi lahan, warga juga mempertanyakan perizinan yang proyek pembangunan PT SRI yang diperoleh dari pemerintah Kota Cilegon.

Pasalnya, warga menduga proyek pembangunan pabrik itu tidak mengantongi ijin lengkap tepatnya izin persetujuan masyarkat Cilodan dan Pangabuan. Ia juga mempertanyakan, bila tidak terdapat persetujuan warga, izin tersebut dinilai illegal.

“Kita sebenarnya warga menolak pembangunan itu. Karena faktanya, di dalam laporan persyaratan pembuatan izin terdapat pernyataan warga menyetujui, padahal warga tidak tahu, ini kan berarti illegal. Warga juga merasa dibohongi oleh perusahaan,” tegasnya.

Sekira 1 jam berunjukrasa, perwakilan warga bertemu dengan pihak perwakilan dari PT Chandra Asri. Namun pertemuan itu tidak berjalan lama, karena pihak warga meminta kepada PT SRI dan PT Pancapuri untuk menyelesaikan persoalan itu difasilitasi Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi.

Perwakilan warga lainnya, Cholil menyerukan, warga sudah cukup lelah meladeni pengelola lahan PT SRI, yakni PT Pancapuri karena kerap beralasan penawaran harga yang ditawarkan harga dipandang terlalu mahal. Dengan alasan itu, Pancapuri, kata Cholil, tidak dapat memutuskan harga kesepakatan antara dua pihak.

“Kami inginnya ketemu langsung dengan petinggi PT SRI, kalau yang ngadepin lagi-lagi orang Pancapuri pasti alasannya sama tidak bisa memutuskan harga tanah,” tuturnya.

Cholil menyatakan, pada pertemuan sebelumnya, warga dua lingkungan tersebut telah menurunkan harga penawaran tanah seharga Rp 3,2 juta per meter dari Rp 3,5 juta.

Namun, penawaran itu sama sekali tidak digubris oleh PT Pancapuri dimana perusahaan masih tetap bertahan dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp900 ribu, dari harga sebelumnya sebesar Rp 500 ribu.

“Harga mereka dengan kita ini sangat jauh. Kami memulai harga penawaran tanah dari Rp 3,5 juta, seharusnya PT SRI bisa memberi penawaran awal sebesar Rp 1,5 juta biar jaraknya tidak terlalu jauh untuk mencapai titik temu harga,” ujarnya.

Ia berharap, persoalan ini tidak lagi terus berlarut-larut mensengsarakan warga Cilodan dan Pangabuan. Ia memandang, dengan diadakannya pertemuan lanjutan, kompensasi lahan warga untuk kepentingan industri itu dapat diselesaikan.

“Kami berharap saat pertemuan dengan walikota minggu depan bisa ketemun pihak PT SRI langsung. Kalau tidak kami juga akan melakukan aksi kembali, bahkan bisa menutup jalan akses ke PT SRI,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan PT Chandra Asri sekaligus perwakilan PT Pancapuri, Pomi mengatakan, pihaknya sudah melakukan transaksi kompensasi lahan dari beberapa warga yang sudah mau menjual lahan mereka dengan harga yang ditawarkan.

Diketahui, kata Pomi, contoh di antaranya, satu kepala keluarga di Lingkungan Pangabuan telah menyepakati harga dan menjual lahan kepada pihaknya dengan harga kurang dari Rp 1,5 juta per meter. “Sudah ada yang setuju kok, beberapa warga yang menjual dengan harga Rp 900 ribu juga,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan pabrik yang dinilai warga tidak mengantongi ijin lengkap, Pomi membantah hal tersebut. Ia meminta agar masyarakat yang berdemo dapat meminta klarifikasi terkait hal tersebut langsung kepada pemerintah daerah.

“PT SRI sudah melakukan dan menyelesaikan prosedur perizinan, khususnya Amdal. Seharusnya pemerintah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana proses perizinan itu, karena kalau masyarakat tidak memahami prosesnya akan timbul pertanyaan terus menerus kepada kami. Silahkan tanya ke pemerintah. Kita bukan tidak mau tetapi yang lebih berwenang kan pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Gunung Sugih, Mas’udi Syah mengatakan, adanya aksi unjurasa lanjutan di PT SRI tersebut, pihaknya akan menyampaikan hasil tersebut kepada walikota.(nal/zal/bnn)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!