Disimpan di Bank Banten Sebagai Penyertaan Modal


Bantuan Keuangan Bakal Ditahan

Diterbitkan  Rabu, 23 / 11 / 2016 10:23 - Berita Ini Sudah :  994 Dilihat

ILUSTRASI (NET)

ILUSTRASI (NET)

SERANG – Pemprov dan DPRD merencanakan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota pada 2017 mendatang harus disetorkan dan disimpan ke Bank Banten sebesar Rp10 miliar sebagai dana penyertaan modal. Artinya, bantuan keuangan itu tidak bisa digunakan baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pelayanan.

Sekda Banten yang juga Ketua TAPD, Ranta Soeharta usai memimpin Rapat Evaluasi Bantuan Keuangan ke kabupaten/kota di DPPKD, Selasa (22/11) mengatakan, ada rencana bantuan keuangan yang rutin diberikan oleh provinsi ke kabupaten/kota dengan jumlah puluhan sampai ratusan miliar akan diplot khusus sebagai dana tabungan dan disimpan di Bank Banten sebbesar Rp10.

“Itu baru rencana, belum disepakati, termasuk besarannya. Dan itu idenya dari siapa yah,” kata Ranta mengelak ketika ditanya soal ide awal terkait hal tersebut.
Meski baru sebatas ide, lanjut Ranta, keinginan tersebut sudah masuk dalam pembahasan antara pemprov dan DPRD.

“Kita harus melihat dasar hukumnya. Apakah itu melanggar Permendagri Pengelolaan Keuangan atau tidak,” tandasnya.

Ketika disinggung untuk besaran bantuan keuangan ke kabupaten/kota pada 2017 mendatang, Ranta masih mengacu pada beberapa kategori seperti kesengajangan sosial, jumlah penduduk, luas wilayah dan fiskal.

“Kita lihat saja apakah nilainya masih sama, atau lebih besar dan lebih kecil dari tahun 2016 atau tidak. Yang jelas tadi dari hasil evaluasi ada empat kabupaten yang serapannya masih rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Banten, Budi Prajogo belum bisa memberikan penjelasan mengenai setoran Rp10 miliar ke Bank Banten itu. “Saya masih rapat,” kata Budi saat dihubungi, kemarin.

Sementara itu, Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi memberi saran kepada Pemprov Banten perihal anggaran untuk penyertaan modal. Menurut Iman, ada baiknya penyertaan modal itu dipisahkan dengan bantuan keuangan.

Menurutnya, bantuan keuangan yang diberikan pemprov biasanya berdasarkan usulan dari kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Karenanya, dia menilai penyertaan modal yang disunat dari bantuan keuangan itu akan menyebabkan kebingungan, terlebih bantuan itu sudah disesuaikan untuk masing-masing kebutuhan.

“Menurut saya, sebaiknya dibagi dua saja. Pos bantuan keuangan sendiri dan pos penyertaan modal sendiri. Jadi langsung saja dipisahkan seperti itu,” ujarnya.

Untuk diketahui, sampai dengan September 2016, serapan atau realisasi anggaran bantuan keuangan sebesar Rp 352,302 miliar dari total anggaran Rp 534,548 miliar.

Dengan rincian, Kota Tangerang Rp 21,160 miliar (sudah 100 persen terealisasi), Lebak Rp 123,761 terealisasinya Rp 107,44 miliar, Cilegon Rp 25,837 miliar terealisasi Rp 15,285 miliar, Pandeglang Rp 45,982 miliar terealisasi Rp 27,203 miliar, Tangsel Rp 9,065 miliar terealisasi Rp 5,362 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 152,478 miliar terealisasi Rp 90,156 miliar, Kabupaten Serang Rp 91,768 miliar teralisasi Rp 53,446 miliar dan Kota Serang Rp 64,494 miliar teralisasi Rp 32,247 miliar.(rus/igo/bnn)

Komentar Anda

comments