Waspadai Pemilih di Perbatasan

Diterbitkan  Jumat, 02 / 12 / 2016 2:56 - Berita Ini Sudah :  1026 Dilihat

SIDAK. Plt Gubernur Banten Nata Irawan melakukan inspeksi mendadak ke kantor KPU Banten di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani Kota Serang, Rabu (1/12). Kedatangan Plt untuk memantau langsung kesiapan pelaksanaan Pilgub.

SIDAK. Plt Gubernur Banten Nata Irawan melakukan inspeksi mendadak ke kantor KPU Banten di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani Kota Serang, Rabu (1/12). Kedatangan Plt untuk memantau langsung kesiapan pelaksanaan Pilgub.

SERANG – Plt Gubernur Banten Nata Irawan memantau langsung kesiapan pelaksanaan tahapan Pilgub, dengan mengunjungi Kantor KPU Banten, Kamis (1/12). Kedatangan Nata kelembaga penyelenggara pemilu itu untuk melihat kesiapan dan memastikan validitas data pemilih di daerah perbatasan.

Usai melakukan pertemuan dengan Ketua KPU Banten Agus Supriyatna, Nata Irawan mengatakan, kunjungannya ke Kantor KPU Banten untuk memastikan keberadaan pemilih yang belum memiliki e-KTP, karena masih ada sekitar 800 ribuan daftar pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Untuk itu, ia meminta KPU Banten untuk menekan jumlah tersebut dan data terakhir yang disampaikan jumlahnya berkurang menjadi sekitar 400 ribuan.

”Nanti hari minggu saya minta laporan lagi. Mudah-mudahan jumlahnya berkurang, sehingga nanti pemilih itu memiliki data kependudukan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” kata Nata Irawan didampingi Ketua KPU Banten Agus Supriyatna.

Pihaknya juga meminta KPU melakukan koordinasi dengan KPU DKI Jakarta berkaitan dengan keberadaan warga DKI Jakarta yang tinggal di Banten dan begitu juga sebaliknya warga Banten yang tinggal di sekitar wilayah DKI Jakarta.

Sehingga nanti data-data yang dimiliki KPU DKI Jakarta dan Banten bisa dicocokan dengan mengundang dinas kependudukan dan catatan sipil.

“Terutama daerah-daerah yang berbatasan antara Banten dengan DKI seperti di Ciledug Tangerang. Nah saya minta disdukcapil DKI dan Tangsel duduk bersama didampingi KPUD-nya.

Kemudian nanti kita lihat apakah KTP-nya betul di DKI atau sebaliknya KTP Tangerang. Karena kadang-kadang ada, karena tinggalnya di Ciledug Tangerang, inginnya milih di DKI atau sebaliknya karena di perbatasan DKI, milihnya ingin di Ciledug. Nah itu nanti KPU harus memberikan kepastian,” terangnya.

Nata meminta KPUD dua daerah untuk memberikan kepastian sehingga tidak ada angka yang senjang antara DKI dan Banten. Pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlahnya angka pemilih yang ada di perbatasan tersebut karena akan di pleno-kan kembali pada hari Minggu (4/12), nanti bisa diketahui data yang sebenarnya.

“Angka pastinya nanti Minggu, saat ini data sebenarnya belum ada tapi sinyalemen itu sudah ada tinggal kita perlu mengantisipasinya. Mengingat di DKI juga akan Pilgub dan di Banten juga sama, harus bisa dipisahkan mana warga DKI dan mana Banten,” kata Nata Irawan.

Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, data terkait jumlah warga yang belum melakukan perekaman e-KTP atau belum memiliki e-KTP sebanyak 817.000, kemudian berkurang sekitar 400 ribu lebih karena sudah melakukan perekaman e-KTP.

Selanjutnya pada Minggu akan dilakukan rapat lagi dengan kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah data pemilih yang belum memilki e-KTP.

“Minggu kita rapat lagi dengan kabupaten/kota karena mereka yang punya data. Ini terkait persiapan penetapan DPT pada 6 Desember di kabupaten/kota sehingga perlu ditelusuri by name-nya karena yang punya data kan di kabupaten/kota,” kata Agus.

Sedangkan terkait daerah perbatasan DKI dan Banten, kata Agus, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan melakukan kordinasi dengan KPU DKI serta dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang dan Tangerang Selatan serta DKI Jakarta. (rus/riu/bnn)

Komentar Anda

comments