Pajak Sarang Burung Walet Meleset

Diterbitkan  Selasa, 20 / 12 / 2016 12:09 - Berita Ini Sudah :  967 Dilihat

ILUSTRASI (NET)

ILUSTRASI (NET)

PANDEGLANG – Realisasi sejumlah pajak daerah Pemkab Pandeglang hingga pertengahan Desember 2016 tidak sesuai target. Salah satu pajak yang jauh dari target adalah pajak sarang burung walet yang baru terealisasi 26,07 persen.

Menurut data, realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan baru mencapai 50 persen dari target 2016 senilai Rp 688 juta, realisasi pajak parkir 63,91 persen, dan pajak bumi dan bangunan baru terealisasi 78,35 persen.

Sementara, beberapa sektor pendapatan lainnya malah melampui target. Pajak air bawah tanah misalnya menembus 139,92 persen, pajak reklame 115,31 persen, sedangkan pajak penerangan jalan umum baru menembus 95,60 persen.

Kepala Dispenda Pandeglang, Tati Suwagiharti, Senin (19/12) mengatakan, masalah koordinasi dan komunikasi masih menjadi hambatan dalam mencapai target pendapatan. “Koordinasi dan komunikasi memang masih kurang.

Ini cukup menyulitkan dalam mencapai target pendapatan. Koordinasi antara kecamatan dan kasi PAD sudah berjalan lumayan. Namun koordinasi dengan desa, kami baru menganggarkan tahun ini,” ungkap Tati.

Diakui Tati, masih ada beberapa target pendapatan pajak yang masih jauh dari target yang direncanakan.

“Realisasi pendapatan pajak Pandeglang sudah mencapai 94 persen. Namun memang masih ada beberapa pajak yang belum sesuai target, seperti pajak sarang burung walet, pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan (PBB),” kata Tati.

Dalam rangka menggenjot pendapatan dari PBB, Dispenda mengupayakan sosialisasi maraton ke seluruh kecamatan.”Kami bersama Komisi II DPRD melakukan roadshow ke seluruh kecamatan dalam rangka sosialisasi PBB,” tutur Tati.

Tati mengatakan, persoalan yang paling mendesak untuk meningkatkan PAD adalah penghitungan ulang dan data faktual. “Saat ini, dewan sudah menyetujui adanya penghitungan ulang nilai jual objek pajak (NJOP) tanah. Padahal idealnya tiga tahun sekali dilakukan perhitungan ulang.

Kami juga masih mencoba untuk membereskan terlebih dahulu persoalan database yang valid. Karena penghitungan tersebut tidak dapat dilakukan jika data masih acak-acakkan,” ucapnya.

Ia berharap, hasil perhitungan ini tidak akan terlalu membebankan masyarakat, karena peningkatan PAD sendiri tidak boleh mengenyampingkan kemampuan masyarakat. “Sesuai dengan koordinasi bersama dewan, upaya menghitung ulang ini harus tidak melupakan kemampuan masyarakat,” ujar Tati.

Kepala DKP Pandeglang, Tata Nanzariyadi mengatakan, pencapaian pajak yang baru mencapai 50 persen, diakibatkan cuaca buruk di perairan Pandeglang. Hal ini, membuat sebagian besar nelayan tidak melaut. Akibatnya, penghasilan tangkapan ikan mengalami penurunan.

“Faktor cuaca yang tidak menentu, berpengaruh terhadap penghasilan ikan nelayan. Karena nelayan menjual ikan ke TPI, tetapi hasilnya tidak menentu, sehingga berpengaruh terhadap PAD. Kemungkinan target PAD tidak akan tercapai, karena banyak nelayan tidak melaut,” ujar Tata.

Ia memperkirakan, pencapaian PAD dari sektor perikanan hanya 50 persen dari nilai yang ditargetkan tahun 2016 senilai Rp 688 juta. Padahal DKP menaruh harapan besar terhadap 14 TPI di Pandeglang untuk dapat mendongkrak PAD. Seperti diketahui, Pandeglang merupakan daerah dengan jumlah TPI paling banyak dibanding wilayah lain di Banten.

“Nelayan kami sangat banyak dan tersebar di 14 TPI. Daerah lain mungkin hanya 1 atau 2 TPI. Jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap PAD dan dampak kesulitan masyarakat. Hampir 11 kecamatan berada di pesisir,” katanya.

Padahal pada tahun lalu, kata Tata, pencapaian PAD dari sektor perikanan mencapai 90 persen. Menurut dia, indikasi penurunan ini mulai dirasakan sejak bulan Februari 2016. Cuaca buruk yang tidak kunjung reda hingga saat ini, memaksa nelayan memilih menyandarkan perahunya.

Namun demikian, kata Tata, DKP akan terus melakukan pembinaan terhadap nelayan dengan berbagai program. “Diharapkan, pembinaan yang kita lakukan dapat memperbaiki produksi perikanan melalui sarana dan pra sarananya agar penghasilan ikan nelayan optimal,” tuturnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Lukman Hakim mengaku, DKP Pandeglang tidak pernah mencapai PAD 100 persen. Semua itu selalu berulang. “Target PAD ini tidak pernah tercapai oleh DKP,” tuturnya.

Lukman mengaku kecewa dengan kinerja DKP, padahal segala bentuk bantuan, baik dari kementerian, Pemprov Banten, dan Pemkab Pandeglang sudah begitu banyak. Namun, bantuan tidak pernah dioptimalkan untuk mencapai target PAD. “Seharusnya dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, DKP dapat capai PAD yang lebih,” ujarnya.

Dengan begitu tidak ada alasan bagi DKP Pandeglang untuk menyalahkan para nelayan. “Jangan berdalih jika cuaca buruk dan lain-lain. Kan ada potensi yang bisa dikelola,” ucapnya.(cr-02/cr-3/aep/bnn)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!