4 Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Mandek

Diterbitkan  Minggu, 08 / 01 / 2017 23:53 - Berita Ini Sudah :  1100 Dilihat

ILUSTRASI (NET)

SERANG – Dari 74 rencana aksi program pemberantasan korupsi di Pemprov Banten, empat rencana aksi tak bisa dilaksanakan hingga akhir Desember lalu. Rencana dituangkan dalam SK Gubernur nomor 703.05/kep.232-huk/2016, diluncurkan April 2016 lalu.

Informasi dihimpun, dari rencana aksi yang tidak dapat dilakukan ditahun 2016 akan dilanjutkan pada tahun 2017 ini. Bahkan seluruh rencana tersebut telah dilaporkan Pemprov ke KPK pekan lalu.

Pelaporan ini dilakukan sesuai dengan surat pimpinan KPK tertanggal 18 Mei 2016 bernomor B-4556/10-16/05/2016 prihal kewajiban pelaporan realisasi aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemprov Banten.

Tak hanya empat rencana aksi pemberantasan korupsi saja yang disampaikan ke KPK, akan tetapi 70 rencana aksi lainnya juga telah dilaporkan secara resmi.

70 rencana aksi pembentasan korupsi di Banten itu terdiri dari 25 rencana aksi telah selesai dengan bukti, 24 rencana aksi telah selesai belum dengan bukti, 11 dalam proses dengan bukti dan 10 rencana aksi dalam proses belum dengan bukti.

Adapun empat rencana aksi tidak dapat dilakukan dan dilanjutkan tahun 2017 ini adalah, Banten cyber, pendidikan, kesehatan dan integrasi data.

Sementara itu, 70 rencana aksi yang sudah selesai dilakukan maupun masih progres adalah dibidang ketahanan pangan/pengelolaan irigasi, kesehatan,aset dan pengadaan sarana dan prasarana UPT DPPKD, dan pengadaan sarana dan prasarana gedung DPRD.

Sekwan Banten, Deni Hermawan mengaku rencana aksi yang dilaksanakan pihaknya sudah berjalan. “Kami di tahun 2016 sudah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarans gedung,” katanya.

Bahkan untuk meningkatkan kenyamanan seluruh anggota dewan, pihaknya akan meningkatkan lagi sarana dan prasarana. “Dilantai III gedung saat ini kita sudah menyelesaikan ruang rapat yang representatif, dan akan kita lengkapi ruang tunggu,” katanya.

Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Soeharta menegaskan, sejak bekerja sama dengan KPK untuk melakukan upaya pencegahan korupsi terintegrasi, Pemprov melalui SK Gubernur Banten, Rano Karno (non aktif) telah menetapkan 74 rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Secara garis besar, dalam rencana aksi itu terdapat 6 pokok permasalahan, yaitu pengelolaan APBD (24 rencana aksi), pengadaan barang dan jasa (11 rencana aksi), pengoptimalan pendapatan (9 rencana aksi), perizinan (6 rencana aksi), manajemen SDM dan aparatur (16 rencana aksi), dan pengawasan dan pengendalian (8 rencana aksi).

“Dalam rangka penyelesaian enam pokok permasalahan tersebut, kami telah membentuk empat kelompok kerja (pokja) yang bertugas menjalankan program rencana aksi. Yaitu pokja pengelolaan APBD, pokja pengadaan barang dan jasa, pokja perizinan dan pokja permasalahan lainnya (pengawasan dan pembinaan SDM),” jelas Ranta.

Sementara itu, melalui website resmi KPK.www.kpk.go.id menyebutkan, tingkat kesadaran para penyelenggara negara di Banten untuk melaporkan harta masih sangat rendah. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, baru 19,73 persen di tingkat eksekutif, dan 34,12 persen di tingkat legislatif yang melaporkan hartanya.

Guna memerangi korupsi di Banten, KPK melakukan pendampingan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov Banten. Rekomendasi tersebut adalah, agar pemprov melaksanakan rencana aksi yang sudah disepakati.

Termasuk di antaranya, segera melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain melalui, penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan SDM, penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan peningkatan pengawasan dan pengendalian. (rus/riu/bnn)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!