Pojok Blandongan Budi Sabarudin


Sedihnya Menanti 4.000 Pulau Dieksekusi Asing

Diterbitkan  Sabtu, 14 / 01 / 2017 3:49 - Berita Ini Sudah :  615 Dilihat

ILUSTRASI (NET)

Saya kaget membaca berita tentang Pemerintah Pusat akan menyerahkan pengelolaan pulau-pulau tertentu kepada pihak-pihak asing. Pemerintah beralasan menyewakan pulau-pulau itu akan mendatangkan wisatawan asing dan investasinya.

Selain itu, jika pihak asing itu sudah melakukan investasi, maka akan membuka lapangan kerja di pulau-pulau itu, sehingga masyarakat akan punya pendapatan secara ekonomi. Efek lain dari investasi itu akan menambahkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang melemparkan wacana itu ke sejumlah awak media. Luhut juga bilang, pihak asing juga akan diberikan kebebasan memberikan nama pulau-pulau itu yang kelak akan mereka tempati sendiri.

Menurut Luhut ada 4.000 pulau di Indonesia yang sampai saat ini belum memiliki nama dan sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan wisata. Diakuinya, banyak negara yang berminat yang akan memanfaatkan pulau-pulau itu, diantaranya Jepang dan Singapura.

Kepada awak media juga, Luhut mengatakan, kendati pulau-pulau itu sudah ditempati pihak-pihak asing, dan bahkan pihak asing itu sudah memberi nama pulau-pulau itu, toh tetap pulau itu bukan punya pihak asing, melainkan punya Indonesia.

Namun bicara pulau-pulau di Indonesia yang dikelola pihak-pihak asing memang tidak segampang omongan Luhut. Sebab, kebijakan tersebut akan memiliki banyak risiko jangka panjang bagi bangsa ini, termasuk dari segi budaya.

Contoh, kita tahu negeri ini memiliki pantai yang cukup panjang dan menarik dengan tradisinyanya yang kaya dan beragam. Namun faktanya banyak warga yang tidak bisa menikmati pantai itu sebagai kekayaan alam yang ada di negaranya sendiri.

Kenapa? Karena investor sudah membangun berbagai fasilitas seperti hotel dan cotage-cotage dekat pantai dan melakukan pemagaran pula, sehingga rayat tidak memiliki akses untuk ke pantai dan juga ke laut.

Warga sekitar pantai yang memiliki tradisi kesenian dan mencari ikan atau kerang di pantai serta anak-anak nelayan yang biasa bermain di pantai untuk mengembangkan tradisi dan imajinasinya, akhirnya mengalami perubahan budaya yang radikal, yakni tidak bisa merawat dan melanjutkan tradisinya lagi, budayanya lagi.

Sebab, lagi-lagi karena akses ke pantai yang ditutup investor. Ujung-ujungnya warga sekitar kehilangan pekerjaan melaut. Padahal pekerjaan itu ditradisikan secara turun temurun.

Jika menjadi kenyataan pihak-pihak asing itu betul-betul menempati sekitar 4.000 pulau-pulau kecil dan tertentu di Indonesia dan bahkan sudah memberikan nama terhadap pulau-pulau itu, maka generasi muda di sekitar pulau-pulau itu akan kehilangan sejarah dan mengalami kegamangan budaya.

Intinya, menyewakan pulau-pulau itu tidak mudah dalam tataran sosial sekalipun dibuat aturan yang ketat. Namun disaat penegakan hukum dan pengawasannya masih lemah seperti saat ini, maka menyewakan pulau-pulauitu hanya akan mencari masalah bagi generai-generasi mendatang.

Apalagi disaat SDM masih rendah, ujungnya-ujungnya pekerja yang terserap tidak akan jauh dari cleaning service, pembantu, atau jongos. Kalau sudah begini, saya sedih sekali. (*)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!