Raperda Bantuan Hukum Tunggu Gubernur Definitif

Diterbitkan  Kamis, 27 / 04 / 2017 9:43 - Berita Ini Sudah :  187 Dilihat

ILUSTRASI (NET)

SERPONG-Masyarakat tak mampu di Kota Tangsel nampaknya harus lebih bersabar terkait bantuan hukum gratis. Pasalnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur hal itu tak kunjung dibahas, meski telah diserahkan ke Pemprov Banten sejak Januari silam.

“Sebenarnya sudah selesai, tinggal pembinaan. Tapi ada kabar juga sepertinya menunggu Gubernur definitif dan semuanya baru bisa diselesaikan dengan tandatangan gubernur definitif yang sebentar lagi dilantik,” ujar Saprudin, ketua Pansus Raperda Bantuan Hukum dari DPRD Kota Tangsel.

Saprudin juga mengatakan, memang lebih baik sambil menunggu adanya gubernur definitif supaya Pemprov Banten mengetahui ada regulasi soal bantuan hukum itu di Kota Tangsel.

“Sampai sekarang juga masih ada yang menanyakan ke kami soal Raperda ini, karena ini memang Raperda cukup strategis. Dan kami jelaskan juga masih dalam pembinaan di provinsi,” paparnya.

Pemerhati Hukum Kota Tangsel, Suhendar mengatakan, Perda Bantuan Hukum memnag cukup dibutuhkan, mengingat di Kota Tangsel masih banyak masyarakat miskin yang terlibat kasus hukum.

“Mereka memerlukan pendampingan hukum, sementara itu pemahaman hukum mereka juga minim. Makanya ini sangat membantu masyarakat miskin di Kota Tangsel,” ujarnya.

Dia juga berharap payung hukum terkait bantuan hukum itu bisa diselesaikan secepatnya agar bisa langsung direalisasikan regulasi tersebut. “Semoga bisa selesai secepatnya. Supaya bisa langsung dirasakan manfaatnya,” ujarnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!