Polisi Antisipasi Persekusi

Diterbitkan  Selasa, 06 / 06 / 2017 9:39 - Berita Ini Sudah :  186 Dilihat

ILUSTRASI (NET)

SERPONG-Polres Tangsel mulai mengantisipasi kemungkinan tindakan persekusi terjadi di kota hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini. Sejumlah ahli teknologi informasi (IT) bakal memantau aktivitas di sosial media.

Kapolres Tangsel, AKBP Fadli Widianto menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyiapkan tim ahli yang memantau melalui internet terhadap potensi aksi persekusi. Tim ini bertugas melacak warga yang menyebarkan berita hoax, gambar provokatif dan ujaran kebencian termasuk para pelaku persekusi.

“Kami Polres Tangsel sudah memiliki tim ahli yang memantau terus menerus untuk kawasan Tangsel dan wilayah hukum Polres melalui internet. Ini upaya untuk melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu persekusi ada di Tangsel,” katanya.

Kasus persekusi mencuat di Solok, Sumatera Barat yang dialami seorang perempuan. Hingga saat ini, Tangsel dalam kondisi aman, termasuk juga belum ada laporan korban persekusi.

Meski begitu, Kapolres meminta bagi korban yang merasa diancam oleh sekelompok orang atau pernah menjadi korban persekusi diharapkan segera melaporkan diri sebagai bentuk perlindungan. Polres siap melindungi masyarakat dalam ancaman pihak-pihak tertentu tanpa alasan yang jelas.

“Hingga saat ini di Tangsel tidak ada. Himbauan kami agar jika ada orang yang berada dalam ancaman segera laporkan kepada kami, termasuk apabila ada yang pernah menjadi korban meminta perlindungan kepada kami,” pinta Fadli.

Menurut Kapolres, tindakan persekusi, jika dilihat dari dua sisi, semua salah. Baik penyebar berita bohong, gambar-gambar provokasi dan ujaran kebencian. Pelaku yang melakukan penyebaran kebencian dan gambar provokasi dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jika anak-anak maka akan ditangani khusus.

“Demikian pelaku persekusi dalam Undang-undang pidana dikenakan pasal tindakan penganiayaan. Jadi kesimpulannya, keduanya salah, baik pelaku kekerasan juga penyebar rumor yang tidak benar, ujaran kebencian dan provokasi menggunakan media sosial,” katanya.

Kapolres berharap warga Tangsel harap tetap menjaga diri, keluarga dan lingkungan serta memanfaatkan sosial media dengan bijak. Manfaatkan sosial media untuk hal-hal positif bukan sebaliknya menebar ancaman, menebar kebencian sehingga timbul permusuhan.

“Kami menyarankan agar dalam penggunaan sosial media sebaik mungkin, hindari timbulnya permusuhan dan perpecahan. Karena dampaknya bahaya jika sampai menyebar kata-kata yang menimbulkan permusuhan,” harap ia.

Jajaran Polres Tangsel sejak adanya kasus persekusi langung melakukan kampanye, baik melalui media sosial, media cetak, dan elektronik. Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahayanya melakukan persekusi termasuk korbannya.

“Kampanye terus menerus kami lakukan, melalui perantara berbagai media massa, sosial dan secara langsung. Ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban, juga menjadi pelaku secara langsung,” harap ia.

Analis Politik Universitas Telkom Bandung, Dedi Kurnia Syah mengutarakan, bahwa maraknya tindakan hukum yang diambil oleh sebagian kelompok masyarakat akhir-akhir ini, disinyalir sebagai konsekuensi atas penanganan penegak hukum yang lamban. Sehingga masyarakat kerap melakukan tindakan sendiri-sendiri.

“Koridor hukum yang diambil oleh masyarakat sipil memang tidak dibenarkan, hanya saja secara psikologis hal tersebut merupakan konsekuensi dari lambannya penegakan hukum dewasa ini,” katanya.

Doktor Diplomasi Politik ini menilai, pelabelan persekusi terhadap masyarakat sipil berlebihan, yang mana seharusnya pemerintah tidak gegabah dalam penggunaan label-label sensitif.

“Rasanya apa yang terjadi tidak sampai pada persekusi, persekusi adalah tindakan mengabaikan hukum, sedang yang marak akhir-akhir ini sebatas upaya klarifikasi, itupun karena dipantik oleh agitasi-agitasi yang menyulut,” tukas Dedi.

Persekusi sendiri merujuk pada istilah baku bahasa Indonesia merupakan tindakan sekelompok orang, yang melakukan penekanan kepada kelompok lain maupun individu, baik dengan cara psikis maupun fisik, dengan tujuan kelompok lain tersebut tunduk pada keinginan penekan.

Lebih lanjut, Dedi Kurnia Syah berharap pemerintah harus mampu menjadi penengah dari kisruhnya persoalan masyarakat akhir-akhir ini, sehingga antar pemangku kepentingan tidak saling menuduh di pusara konflik sosial.

“Penegak hukum harus tegas, tidak gegabah dan terburu-buru, yang mereka hadapi adalah masyarakat yang sejatinya objek yang harus mereka ayomi” tutupnya. (din)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!