Warga Kampung Baru Dadap Tolak Rusunawa

Diterbitkan  Jumat, 04 / 08 / 2017 11:43 - Berita Ini Sudah :  222 Dilihat

TOLAK RELOKASI. Sejumlah warga Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, menggelar rapat menyikapi penataan Kampung Baru Dadap, kemarin. Mereka juga menolak direlokasi ke rumah susun sewa (Rusunawa) karena tidak ada dalam rekomendasi Ombudsman.

TIGARAKSA – Sikap warga Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, hingga saat ini tidak berubah. Mereka menolak direlokasi ke rumah susun sewa (Rusunawa).

Demikian dikatakan Sujai, salah satu tokoh masyarakat Kampung Baru Dadap, di sela-sela rapat warga menyikapi rencana penataan Kampung Dadap oleh Pemkab Tangerang, Kamis, (3/8).

“Kami yang terdampak penataan Dadap ini tidak alergi dengan penataan wilayah Dadap. Hanya saja semua warga ingin dilibatkan dalam setiap penataan wilayah kami,” katanya.

Dikatakan warga tidak ada niat sama sekali untuk menghalang-halangi pembangunan atau penataan di wilayah Dadap.

“Selama inikan warga merasa tidak dilibatkan dalam hal penataan wilayah. Kurang sekali warga diajak bicara atau masukan terkait penataan wilayah,” katanya.

Dikatakan, program Pemkab yang akan menata kawasan kumuh Kampung Baru Dadap pasti didukung masyarakat. Salah satunya pembongkaran rumah-rumah yang sebelumnya dijadikan lokasi prostitusi.

Untuk yang satu itu menurut Sujai, warga malah membantu Pemkab dengan membongkar rumah-rumah. Sebab
Pemkab memiliki tujuan yang baik yakni merapikan wilayah.

“Itu cafe-caef kita bantu bongkar secara swadaya. Kita dukung pemberantasan wilayah dari lokasi yang menyediakan prostitusi,” tukasnya.

Saat ditanya mengenai pembangunan Rusunawa menurut Sujai, rencana itu selama ini datangngnya dari Pemkab Tangerang. Namun itu bukan diperuntukan untuk warga Kampung Baru Dadap.

“Kami menolak Rusunawa karena kami sudah menempati lahan di Kampung Baru Dadap sejak tahun 1970. Tentu banyak aset-aset kami seperti tumah, warung, dan lain-lain,” uajrnya.

“Kalau kami disuruh pindah ke Rusunawa, jelas tidak mau. Tapi kalu memang untuk masyarakat dari wilayah lain, kita tidak bisa menghalangi. Tapi yaitu harus tetap melibatkan warga sini dalam hal teknisnya,” kata Sujai.

Sementara Ketua Kelompok Nelayan Dadap Izul menambahkan, sebenarnya warga masih berpegang pada rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman. Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman ada sembilan point penting yang harus dilaksanakan warga dan Pemkab

Dari sembilan point yang dikeluarkan, point satu sampai enam adalah sama-sama harus dilaksanakan antara warga dan Pemkab. Salah satu diantaranya adalah pemerintah harus merangkul masyarakat bila hendak membuat status hukum lahan yang ditinggali warga Kampung Baru Dadap saat ini.

“Tapi pada pelaksananya tidak demikian. Warga susah mendapatkan rekomendasi dari kelurahan untuk mengurus surat tanah. Kalau sudah begitu, seharusnya BPN turun tangan,” tukasnya.

Sementara itu H Usman ketua RW 02, mengaku beberapa kali dipainggil ke kecamatan untuk mengikuti rapat. Hanya saja rapat yang dilakukan beberapa waktu terakhir tidak membicarakan masalah penataan ataupun pembangunan Rusunawa.

“Yang ada malah, rapat membicarakan mengenai bantuan dari Kemensos untuk warga kampung Baru Dadap untuk penataan wilayah. Namun sampai sekarang bantuan yang dijanjikan pemerintaha melalui Kodim setempat itu belum terealisasi,” katanya.

“Warga sini inginnya ditata jalan lingkungan, infrastruktur, saluran air dan sarana penunjang fisik lainya. Tapi kalau untuk suruh pindah ke Rusunawa tidak mau, karena itu tidak ada dalam rekomendasi Ombudsman,” jelasnya. (bud)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!