Warteg Bakal Kena Pajak

Diterbitkan  Kamis, 05 / 04 / 2018 22:41 - Berita Ini Sudah :  238 Dilihat

SERPONG-Warung Tegal (Warteg) di Kota Tangsel kemungkinan bakal kena pajak. Itu menyusul adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak No 7 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi Perda Pajak No 3 Tahun 2017.

Dalam revisi itu salah satu poinnya menyebutkan, rumah makan dan juga warteg bisa dikenakan pajak usaha kuliner. Karena dalam Perda tersebut ada klausul, bahwa setiap jenis usaha kuliner termasuk rumah makan, warteg, serta beberapa sajian kulier kelas-kelas tenda di beberapa pasar modern di Kota Tangsel yang memiliki omset sebesar Rp 20 juta sebulan akan dikenakan pajak sebesar 5 persen dari penghasilan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel, Amar mengatakan, bahwa Perda tersebut sudah mulai diberlakukan pada tahun ini dan tinggal seperti apa nantinya penerapannya. “Apa pun itu, warteg, rumah makan, atau jajanan-jajanan kuliner kelas tenda di pasar-pasar modern bisa dikenakan pajak, jika penghasilan mereka di atas 20 juta per bulan/ dan pajaknya sebesar 5 persen,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, ada sanksi tegas terhadap para wajib pajak, jika tidak taat akan aturan itu atau mengemplang pajak. Yaitu bisa saja berupa penutupan tempat usaha.

“Kalau mengemplang ya ada penutupan sementara sampai mereka melunasi tunggakan pajak mereka. Dan itu ada aturannya terkait sanksi-sanksinya,” jelas politisi Partai Hanura ini.

Menurut Amar, angka 5 persen tersebut juga tidak terlalu besar atau tidak terlalu membebankan para konsumen atau pengunjung rumah makan dan warteg. “Misalnya saya makan di warteg habis Rp 10 ibu, maka pajak yang saya tanggung sebesar Rp 1.000. Jadi ini tidak terlalu besar, kita itu jangan menghitung keseluruhannya,” paparnya.

Amar juga mengatakan, bahwa peerapan pajak ini mirip seperti pajak restoran yang ditanggungkan kepada pembeli atau pengunjungnya. “Sama saja seperti restoran, kalau di restoran itu kan kita dikenakan pajak 10 persen,” bebernya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel, Drajat Sumarsono mengatakan, saat ini jumlah warteg dan rumah makan di Kota Tangsel yang memiliki omset per bulannya minimal Rp 20 juta sedang didata.

“Dinas terkait sedang mendata, karena kita juga tahu bahwa tidak semua warteg itu penghasilannya bisa di atas Rp 20 juta. Ada juga yang kecil. Jadi kita data terlebih dahulu berapa per bulannya,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, para petugas dari dinas terkait juga harus benar-benar turun ke lapangan untuk mengecek omset sebenarnya dari para pengelolaa usaha kuliner itu. “Harus terjun langsung ke lapangan, agar kita mendapatkan data validnya. Dan bisa memberitahukan kepada pengelola bahwa mereka dikenakan wajib pajak usaha kuliner ini,” pungkasnya. (dra)

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!