Pansus DPRD Bahas Raperda Pelayanan Publik

Diterbitkan  Selasa, 08 / 05 / 2018 22:03 - Berita Ini Sudah :  244 Dilihat

SERPONG-Panitia Pansus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel sedang membuat rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pelayanan public.
Untuk membuat raperda tersebut, pansus DPRD rapat dengar pendapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul dan juga perwakilan dari Ombudsman Provinsi Banten, Selasa (8/5).
Ketua Pansus Raperda Pelayan Publik Aldi Zuhri mengatakan, raperda pelayanan publik ini diharapkan mampu memberikan payung hukum terhadap pemerintahan dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan undang-undang.
“Adanya Perda Pelayanan Publik akan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai amanat per-undang-undangan di atasnya. Komitmen penyelenggara pelayanan publik di daerah dalam membuka ruang-ruang partisipasi publik bagi masyarakatnya akan semakin kuat. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal,” katanya.
Aldi menjelaskan subtansi pembahasan raperda lebih kepada bagaimana pelayanan terhadap masyarakat dan kewenangan.
“Ada beberapa hal mengenai informasi publik yang sudah dibahas bersama. Kita ingin semua keterlibatan, dalam hal ini pemerintah, DPRD, maupun swasta serta masyarakat untuk ikut mendukung keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tangsel ini menambahkan, pengadaan pelayanan publik itu merupakan kewajiban pemerintah daerah. Atas hal itulah dibentuk Raperda tentang Pelayanan Publik di Kota Tangsel, sebagai pengingat sekaligus pemicu pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik.
“Harapan kami, pelayanan publik di Tangsel bisa semakin baik, sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Ombusman Provinsi Banten, Bambang P. Sumo mengatakan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, antara lain telah mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah wajib menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik sesuai dua ketentuan. Bahkan saat ini beberapa provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia. Menurut dia, pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mengingat tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.
“Karena pemerintah daerah selama ini belum sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, terutama pegawai yang ditempatkan untuk memberikan pelayanan tersebut,” katanya.
Bambang mengungkapkan, dengan dilakukannya pengawasan, akan terlihat bagaimana prosedur pelayanan yang selama ini telah berjalan. Dia menyebutkan, ada 14 komponen yang akan diawasi, yaitu dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; dan kompetensi pelaksana.
“Jika dasar hukumnya saja tidak berbasis dengan UU pelayanan publik, integritas mereka dalam memberikan pelayanan harus dipertanyakan,” pungkasnya.(dra)
RAPAT. Suasana rapat Pansus Raperda Pelayanan Publik, pada tahapan pembahasan Raperda tersebut, di Serpong, kemarin. ( idral mahdi/tangsel pos)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!