Nasib Perda Bantuan Keuangan Parpol Tidak Jelas

Diterbitkan  Kamis, 24 / 05 / 2018 21:59 - Berita Ini Sudah :  192 Dilihat

SERPONG– Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) pada akhir 2017 lalu. Namun hingga kini, nasib Raperda tersebut tidak jelas dan disebutkan  masih dalam tahapan evaluasi oleh Pemerintahan Provinsi Banten.

Dengan belum disahkannya Raperda itu, berdampak pada nasib parpol yang seharusnya sudah menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel sejumlah satu suara dikali Rp 3 ribu rupiah.

Ditanyai mengenai nasib Raperda tersebut, Anggota DPRD Kota Tangsel, Saprudin, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pansus Raperda Bantuan Keuangan Parpol, mengatakan, seharusnya Bagian Hukum Pemkot Tangsel yang bertugas jemput bola menanyakan nasib Raperda-Raperda yang saat ini belum ada kejelasannya ke Pemprov Banten.

“Sebenarnya in bukan tanggungjawab kami di sebagai Pansus, karena tugas Pansus itu sudah selesai ketika tahap finalisasi dan diserahkan ke Pemprov Banten. Nah harusnya itu bagian hukum, yang jemput bola menanyakan sudah sejauh mana Perda ini,” ungkapnya.

Saprudin mengimbuhkan, bahwa sebenarnya anggaran bantuan keuangan tersebut telah dianggarkan pada APBD 2018. Seharusnya pada Mei ini semua parpol sudah menerima bantuan tersebut.

“Uangnya juga sudah dianggarkan di APBD murni. Jadi seharusnya Perdanya juga sudah selesai awal tahun ini, sehingga parpol bisa menerima bantuan keuangan itu,” ungkapnya.

Meski demikan, Saprudin juga mengatakan, Pemkot Tangsel juga sebenarnya bisa memberikan bantuan keuangan tanpa menunggu Perda disahkan. Hal itu dikarenakan pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan parpol.

“Dan sebenarnya juga, tanpa menunggu Perda itu disahkan, parpol itu sudah bisa menerima bantuan keuangan dengan landasan hukum PP Nomor 1 Tahun 2018. Dimana dalam aturan itu minimal keuangan diterima ialah Rp 1500 per suara. Dan jika Kota Tangsel menganggarkan Rp 3.000, maka itu bisa dicairkan, karena sesuai dengan kemampuan daerah,” ungkapnya.

Saprudin juga mengaku sama sekali belum tahu, alasan Pemkot Tangsel belum juga mengeluarkan bantuan keuangan parpol. “Kalau kenapa belum keluar anggarannya, saya tidak tahu. Padahal dengan PP tadi sudah bisa dikeluarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Tangsel, Azhar Samun, saat dikonfirmasi tekait hal tersebut lewat pesan singkat, tidak ada balasan. (dra)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!