Pemkot Tangsel Raih WTP untuk ke-6 Kalinya

Diterbitkan  Selasa, 29 / 05 / 2018 21:09 - Berita Ini Sudah :  184 Dilihat

CIPUTAT-Untuk kali keenam, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, kemarin.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemkot Tangsel tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tangsel,” kata Isma Yatun, anggota V BPK RI.

Atas opini WTP ini, Isma mengatakan, Pemkot Tangsel telah mempertahankan opini WTP sebagaimana pada 2016. Prestasi ini, menurutnya, juga harus menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Namun, meski mendapat predikat WTP, BPK memberikan catatan terkait permasalahan pengelolaan aset.

Isma Yatun menambahkan, ada perbaikan pengelolaan keuangan yang dilakukan masing-masing daerah. Tahun sebelumnya, sebagian besar Pemkot masih menyusun laporan keuangan secara manual. Tapi, pada 2017 hampir seluruh pemerintah daerah melakukan laporan dengan sistem aplikasi.

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas predikat WTP kali ini. “Ini merupakan predikat keenam yang diraih Pemkot Tangsel dalam pengelolaan keuangan daerah,”katanya.

 

Airin pun mengucapkan terima kasih atas pencapaian predikat ini. “Atas pencapaian ini, sudah sepatutnya kita mengucapkan Ahamdulillah. Pada hakikatnya ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari semuanya”. ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Warman Syahnudin mengungkapkan, WTP ini untuk keenam kalinya yang diraih Tangsel.” Alhamdulillah dalam pengelolaan keuangan, Tangsel bisa menyajikan laporan LKPD, yang telah diaudit oleh BPK perwakilan Banten,”ungkapnya.

Dan dari penyajian laporan tersebut, sudah menggunakan neraca berbasis acrual seperti yang dimintakan dalam peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah (SAP).

Bahkan penyajian sudah tidak manual lagi, melainkan menggunakan aplikasi. “Aplikasi yang digunakan yakni SIAP BMD (Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah). Jadi nanti antara aplikasi SIMRAL dengan SIAP BMD terkoneksi untuk pengelolaan anggaran dan barang modal,”singkatnya. (*)

 

 

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!