Pemkot Tunggu Aturan Resmi dari Menpan RB


Mudik Boleh Pakai Mobil Dinas

Diterbitkan  Rabu, 30 / 05 / 2018 22:20 - Berita Ini Sudah :  205 Dilihat

CIPUTAT-Tahun ini, mudik diperbolehkan menggunakan mobil dinas. Namun Pemkot Tangsel masih menunggu surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait kebijakan tersebut.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah mobil dinas diperbolehkan untuk mudik. Pemkot masih menunggu surat edaran dari Menpan RB boleh tidaknya mobil dinas boleh dibawa pulang kampung.

“Di tahun-tahun sebelumnya biasanya mobil dinas tidak digunakan mudik, karena aset negara harus dirawat supaya dalam keadaan aman,” terangnya.

Demikian juga diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Apendi. Dirinya belum dapat memastikan mobil dinas boleh dibawa selama mudik atau tidak.

Sedangkan, Peneliti Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PSDOD) STIE Ahmad Dahlan, Pitri Yandri menyampaikan, apapun kebijakan pemerintah pusat memang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Belakangan ini memang muncul wacana jika mobil dinas boleh dibawa untuk mudik, namun yang pasti ada aturan yang membolehkan itu.

“Pemerintah pusat adalah contoh terbaik bagi pemerintah daerah untuk menerapkan hal itu. Meski kebijakan itu agak aneh, tapi apa mau dikata. Padahal dahulu sudah ada kebijakan yang tidak membolehkan aparat birokrasi menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi,” tutupnya

Menpan RB, Asman Abnur menyatakan, pihaknya mengubah aturan mobil dinas bagi pegawai negeri sipil saat mudik lebaran. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya mobil dinas tidak diperbolehkan dibawa mudik, tapi tahun ini akan diberikan kelonggaran.

“Itu memang diatur dalam Peraturan Menpan. Selama ini kan mobil dinas tidak diperbolehkan. Tapi tahun ini saya bilang, sepanjang digunakan tidak memakai biaya kantor, silakan,” katanya.

Lanjut Menpan, selagi mobil dinas bisa digunakan asalkan bensin tidak disediakan oleh pemerintah. Demikian pula biaya lain yang keluar selama perjalanan mudik dan balik. Biaya itu, misalnya, servis kendaraan dinas.  “Semua ditanggung sendiri, tidak boleh dibebankan ke kantor. Kan mobil itu melekat sama pribadinya,” tambah ia.

Sementara itu pihaknya tengah menyusun aturan sebagai payung hukum agar mobil dinas bisa digunakan PNS untuk mudik Lebaran. “Pokoknya sebelum Lebaran sudah keluar (aturannya),” tuturnya.(din)

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!