Rumah Sakit Swasta Prioritaskan Warga Tangsel Perda Pelayanan Publik

Diterbitkan  Rabu, 30 / 05 / 2018 21:23 - Berita Ini Sudah :  196 Dilihat

SERPONG-Berbagai produk hukum terus dilahirkan oleh Pemerintah Kota Tangsel bersama dengan DPRD Kota Tangsel untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakatnya. Salah atunya seperti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelayanan Publik, yang saat ini sudah memasuki tahapan finalisasi oleh Panitia Khusus (Pansus) dan tinggal menunggu tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten.
Ketua Pansus Raperda Pelayanan Publik, Aldi S Zuhri mengatakan, bahwa regulasi ini mengatur tentang pemberian pelayanan maksimal terhadap masyarakat Kota Tangsel.
 Dia memberi contoh, seperti di bidang kesehatan, nantinya dalam Raperda ini, tidak hanya rumah sakit pemerintah saja yang bisa menerima pasien warga Tangsel, tetapi rumah sakit swasta pun diwajibkan memberikan penangnan awal terhadap warga Tangsel yang butuh pertolongan medis.
Bahkan ketika pihak rumah sakit swasta membutuhkan banyak data seperti indentitas diri dan keluarga pasien, maka nantinya yang akan mendatangi rumah sakit itu dari pihak kelurahan dan juga dari Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
 “Misalnya ada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit wasta, namun pihak rumah sakit membutuhkan data keluarga dan diri pasien, maka yang datang ke rumah sakit itu dari Disdukcapil, bukan lagi keluarga pasien yang sibuk mondar-mandir ke dinas. Jadi masyarakat dengan Perda ini benar-benar dilayani penuh oleh pemerintah,” ungkapnya.
Aldi juga memberi contoh di bidang perizinan, misalnya ada masyarakat yang tengah mengurus izin, namun sudah lebih dua minggu tidak jadi surat. “Maka masyarakt bisa mengadukan hal itu, dan dinas terkait akan kita berikan sanksi terkait aduan dari masyarakat itu,” ungkapnya.
Aldi mengatakan, bahwa Raperda tersebut benar-benar Raperda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tangsel saat ini, karena sejauh ini ada saja pengaduan soal pelayanan publik.
 “Karena kita sering menerima aduan soal pelayanan publik yang kurang baik, makanya akan kita maksimalkan lagi melalui Raperda ini,” ungkapnya.
Anggota Pansus lainnya, Dewi Indah Damayanti berharap agar pihak dari Pemprov Banten segera mungkin melakukan evaluasi Raperda tersebut agar bisa disahkan secepatnya.
“Kami meminta dalam waktu dekat ini tahap evaluasi sudah selesai, agar kita bisa memparipurnakannya dan mengesahkannya menjadi Perda,” pungkasnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!