Kemenag Gandeng Kejari


Marak Gugatan Ahli Waris Tanah Wakaf

Diterbitkan  Minggu, 03 / 06 / 2018 22:03 - Berita Ini Sudah :  158 Dilihat

SERPONG-Marak kasus ahli waris tiba-tiba menggugat tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada masyarakat untuk kepentingan umum. Kondisi ini memaksa Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangsel menggandeng Kejaksaaan Negeri (Kejari).

Kerjasama dua lembaga itu dilakukan di Kantor Kemenag, Serpong pada Kamis (31/5). Setidaknya ada tiga kali gugatan diterima Kemeng hingga saat ini. Terbaru, lahan seluas 2.000 meter  per segi di wilayah Pondok Benda, Kecamatan Pamulang terdiri sekolah dasar, masjid dan fasilitas yang lain digugat ahli waris.

Kepala Kemenag Kota Tangsel, Abdul Rojak menegaskan, banyaknya aset negara milik Kemenag tersebar di Tangsel mendorong potensi kerawanan gugatan. Gugatan tak lepas dari latar belakang faktor ekonomi dan sosial di tengah masyarakat dengan harga properti di Tangsel melonjak tinggi.

“Kota Tangsel maju pesat ini menjadi alasan pihak ahli waris menggugat tanah wakaf yang sudah diserahkan untuk digunakan secara umum oleh para orangtua atau kakek nenek mereka. Harga tanah mahal, ahli waris tergiur, maka mereka berupaya mengajukan gugatan,” katanya.

Aset Kemenag meliputi 640 masjid, gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) 36 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 49 serta Madrasah Aliyah (MA) 19 unit, dan majelis taklim. Jika tidak diantisipasi dalam mengatasi kegemukan aset tersebar di kelurahan-kekurahan di tujuh kecamatan  dikhawatirkan masyarakat semakin berani menggugat.

“Secara yuridis, wakaf diperkuat dengan sertifikat serta tercatat di Nadzir dengan jelas peruntukannya. Seharusnya tidak digugat. Namun jika memang ahli waris menggugat kami akan tempuh secara perdata untuk membuktikan kebenaran itu dan kami optimis menang,” beber Rojak.

Melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Kota Tangsel dapat selalu  memberikan pendampingan hukum. Memberikan masukan saran, memberikan penyuluhan hukum dengan harapan Kemang dapat bermitra penyelesaian perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama Kemenag dengan Kejari kali pertamanya ada di Banten. Di kabupaten kota lainnya belum pernah ada kerjasama seperti ini. Diharapkan dapat menular ke kabupaten kota dalam mengatasi persoalan dikemudian hari berkaitan dengan perdata dan Tata Usaha Negara.

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany hadir dalam tandan tangan kerjasama itu, menyatakan banyak hal yang dapat dilakukan kerjasama dengan JPN dalam mengamankan aset negara.  Di Kota Tangsel dulu tanah murah, sekarang  harga tanah mahal.

Lanjut Airin, yang jelas, namanya wakaf semestinya tidak boleh ketika sudah ada perjanjian. “Kita negara hukum maka kita mengedukasi hukum. Karena ini negara hukum jika ada gugatan kita hadapi dengan cara hukum. Ini masalah gugatan ahli waris dan pada dasarnya persoalan ini muncul karena soal perut dan ekonomi,” kata Airin.

Pada kesempatan itu juga, Airin menekankan agar seluruh masjid mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan IMB harus disertakan surat wakaf. Ia menyegerakan agar semua wakaf di Tangsel dilandasi administrasi lengkap.

Sementara, Kepala Kejari Kota Tangsel, Bima Suprayoga mengaskan, kerjasama ini jangan berhenti setelah ada kesepakatan. Perlu ada tindak lanjut secara kongkret dalam mengatasi persoalan-persoalan gugatan perdata masyarakat.

“Jangan menunggu ada masalah. Peran kami selaku JPN tidak lepas dari fungsi keperdataan. Jaksa perdata mempunyai nilai lebih dan kita siapkan personel yang mumpuni. Tetapi bisa maksimal dengan data dan biaya sebagai pendukung. Menangani perdata harus ada biaya dan tidak murah, tujuannya apa supaya masyarakat pun tahu tidak seenaknya mangajukan gugatan,” tukas Bima.

JPN diakui Bima, harus mampu menangani persoalan perdata, apapun jenisnya baik wakaf atau lain-lain. “Mereka dituntut harus bisa, mengingat beban kerjanya menyelesaikan Masalah,” bebernya. (din)

 

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!