Dewan Tegur Dishub Soal Parkiran RSU

Diterbitkan  Selasa, 03 / 07 / 2018 23:13 - Berita Ini Sudah :  185 Dilihat

SERPONG-Dewan Kota Tangsel mendesak Pemkot untuk segera menyelesaikan persoalan perparkiran di Rumah Sakit Umum (RSU), Jalan Padjajaran Raya, Pamulang. Pungutan yang dikenakan saat ini dinilai melanggar aturan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel, Amar menerangkan, tentunya selama izin resmi terhadap pengelolaan parkir itu belum turun, setidaknya harus ada tindakan cepat dari Dinas Perhubungan (Dishub) terkait yang berhubungan dengan pengelolaan parkir itu.

Amar juga mengaku sebelumnya, memang sempat ada laporan dari pihak rumah sakit, bahwa mengenai pengelolaan parkir yang saat ini dikelola swadaya oleh warga sekitar.

“Lahan parkir ini dikelola oleh kelompok warga guna menjaga keamanan parker. Selama tidak ada pengelola resminya. Dan hal itu tidak apa-apa selama semuanya dikerjakan secara sukarela saja,” ungkapnya.

Namun, jika kini sudah ada karcis dan tarif parkir, maka hal itu yang dinilai sudah melanggar aturan. “Selama bayar secara sukarela saja tidak maslah, tapi kalau sampai ada karcis, dan tarifnya itu yang sudah tidak boleh. Dan harus segera diperbaiki ini,” ungkapnya.

Menurut Amar, jika sudah diberlakukan tarif parkir dengan menggunakan karcis seperti itu, tentunya si pengelola parkir tersebut harus mengantongi izin resmi dari dinas terkait atau SK dari rumah sakit.

“Tapi kami lihat ternyata tidak ada izin resmi, sehingga persoalan parkir di RSU ini merugikan daerah jika pungutan terus diakukan dengan tarif mahal, tapi tidak jelas kemana aliran uangnya,” beber Amar.

Sebelumnya, Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel, Saptaji menyarankan agar masyarakat segera melapor bila terbukti ada oknum petugas yang bermain di lahan parkir RSU. “Ya laporkan saja. Tunjuk langsung siapa orangnya,” katanya.

Saptaji menerangkan, selama ini institusinya hanya dilibatkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai tim kajian teknis. Dan kewenangannya petugas Dishub Kota Tangsel diminta untuk mengukur Satuan Ruang Parkir (SRP) di suatu titik lokasi yang diajukan pihak ketiga.

“Kajian teknis SRP berupa luas lahan, standar perangkat parkir yang mesti digunakan dan lain sebagainya. Jadi kita enggak pernah terlibat langsung dalam pengelolaan parkir,” bantahnya.

Sejak disegel Satpol PP Kota Tangsel, beberapa waktu lalu, karena perusahaan parkir ketika itu menunggak pajak, parkiran di RSU memang belum ada yang mengelola. Warga sekitar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi tukang parkir dadakan. Para pengunjung RSU yang memarkir kendaraannya pun banyak yang komplain karena dimintai uang parkir.(dra)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!