Pajak 0,5% Menguntungkan Pelaku UMKM

Diterbitkan  Selasa, 03 / 07 / 2018 23:13 - Berita Ini Sudah :  279 Dilihat

CIPUTAT-Penetapan pajak 0,5 persen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, sebaiknya tidak perlu dicemaskan. Perlu dilihat, kebijakan ini bisa berdampak positif bagi UMKM.

Hal itu disampaikan oleh Dosen Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Administrasi Negara (PKN STAN) Bintaro, Khusnaini. Menurutnya, dari berbagai hasil riset membuktikan, banyak UMKM tidak berkembangan usahanya, bahkan bangkrut karena tidak pandai membuat pembukuan. Belum lagi akibat hal buruk lainnya, seperti tidak bankable alias sulit mendapatkan pinjaman modal usaha perbankan. Hal ini terjadi karena tidak memiliki laporan keuangan yang benar.

“Maka, ambilah sudut pandang positif dari PP 23 Tahun 2018, yaitu tarif diturunkan dari 1% menjadi 0,5% saja. Jika omset per bulan Rp10 juta, maka pajaknya Rp 50.000 per bulan atau hanya Rp 1.700 per hari. Bayangkan, dengan omset Rp 10 juta per bulan, pajak yang dibayarkan hanya seharga satu atau dua buah gorengan, atau seharga cilok 2 butir,”terangnya.

Dengan uang sekecil itu, berarti sudah ikut berbagi dan menolong 250 juta rakyat Indonesia.  Pemerintah pun memberikan kemudahan bagaimana cara menghitung pajak, hanya perlu mencatat omset saja, lalu dikalikan tarif 0,5%.

Khusnaini menambahkan, satu hal yang harus dipahami kebijakan ini menuntun UMKM lebih giat membuat pembukuan supaya usahanya sehat serta mampu berkembang dengan baik.

Pada dasarnya menurut peraturan pajak, UMKM atau wajib pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha tidak dikenakan atau tidak ada kewajiban membayar pajak, jika usahanya rugi alias tidak ada laba usaha. Untuk mengetahui apakah usaha rugi atau laba, wajib pajak harus melakukan pembukuan yang outputnya adalah laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca.  Laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan.

“Kesimpulannya, jika UMKM usahanya rugi maka tidak perlu bayar pajak. Syaratnya UMKM harus bisa membuktikan atau menunjukkan berapa ruginya tersebut melalui laporan keuangan. Namun jika laba ada kewajiban pajak dengan yang dihitung dari laba dikalikan tarif 5% sampai dengan 30% untuk WP Orang Pribadi atau 25% untuk WP Badan. Ingat, dari laba bukan dari omset atau peredaran bruto.  Hal itu sebagaimana disebutkan pada UU PPh pasal 17 sebagai perhitungan pajak dengan mekanisme umum,” jelasnya.

Ia kembali menjabarkan alasan PP No 23 Tahun 2018 ini lahir, pada awalnya memang sebagian besar UMKM, belum mampu membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan sebagaimana dipersyaratkan, maka pemerintah memberikan kemudahan dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakan bagi UMKM dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan cara tidak perlu membuat pembukuan dan laporan keuangan yaitu cukup mencatat omset saja per bulannya lalu dikalikan tarif PPh Final 1% (PP 46/2013).

Namun seiring perkembangannya, banyak masukan dari berbagai pihak bahwa tarif 1%  berdasarkan PP 46/2013 terlalu berat dan minta tarif diturunkan. Pemerintah pun mengakomodir masukan dari berbagai pihak dengan  mengeluarkan PP 23/2018 dimana tarif  PPh turun menjadi 0,5% x omset. Sitem itu dikenal dengan perhitungan PPh final dengan mekanisme tarif 0,5 persen.

UMKM diberikan kebebasan untuk  memilih mau menggunakan mekanisme umum atau mekanisme final. Tapi sekali sudah memilih suatu mekanisme tidak boleh berganti lagi ke mekanisme yang lain. Cara memilihnya ajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat UMKM terdaftar. Pembukuan tidak perlu dibuat UMKM per 1 Juli 2018 ini. UMKM diberikan kesempatan atau diberi waktu untuk belajar membuat pembukuan atau laporan keuangan yakni  7 tahun untuk WP Orang Pribadi,  4 tahun untuk WP Badan berbetuk CV, Yayasan, Koperasi dan 3 tahun untuk WP Badan berbentuk PT.

“Maka setelah 3,4 dan 7 tahun tersebut UMKM harus membuat pembukuan dan laporan keuangan, dan menghitung pajaknya  dengan cara mengkalikan laba kali tarif Pasal 17 UU PPh. Ingat , dikalikan laba bukan omset,” tutupnya.

Sebelumnya, menurut Perwakilan Komunitas Portal UMKM, Djay Bin Mursin, pemerintah semestinya jauh lebih ringan dalam memberikan beban pajak, karena sebagian besar UMKM banyak yang baru belajar.

Namun dia tetap mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat itu. “Kalau bisa memang perlu dikurangi menjadi 0,25 persen agar tidak memberatkan. Pajak ini buat pelaku mikro, bahkan ultra mikro sehingga pajak tidak akan menjadi efektif dan maksimal,” katanya. (din)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!