Mantan Napi Koruptor Dilarang Nyaleg


Pojok Blandongan Pendongeng Keliling

Diterbitkan  Jumat, 06 / 07 / 2018 20:34 - Berita Ini Sudah :  297 Dilihat

Tahun 2019 ada perhelatan besar Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres). Khusus untuk Pileg, KPU jauh-jauh hari sudah mewacanakan melarang para mantan narapidana (napi) koruptor maju sebagai calon legislatif (caleg).

Larangan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 dan sudah disyahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkum) Yasonna H Laoly  sekaligus sudah menjadi lembaran undang-undang negara.

Namun maksud baik  dari para komisioner KPU itu ternyata tidak berjalan mulus. Terbukti ada banyak pihak yang tidak setuju pada peraturan itu, bahkan anggota DPR pun akan mengajukan hak angket atau hak mempertanyakan peraturan tersebut.

Mengapa kok mereka tidak setuju dan mempertanyakan hal itu? Tentu saja banyak alasan dari berbagai pihak yang tidak setuju itu. Namun kita  tidak tahu pasti karena dalam kontek politik alasan itu bisa jadi ambigu.

Padahal kalau berdasarkan pikirin waras dan akal sehat, peraturan KPU itu sangat bagus dan keren. Bukankah perhelatan Pileg itu untuk memilih wakil rakyat, baik di pusat maupun di daerah?

Hal itu artinya KPU betul-betul ingin memagari parlemen agar bersih dari tangan-tangan dan pikiran-pikiran kotor koruptor. Rakyat juga yang memilih mereka itu tidak merasa tertipu lagi.

Nah, semestinya peraturan KPU itu didukung oleh semua pihak, termasuk  partai-partai politik, karena peraturan itu subtansi tidak hanya ingin membersihkan koruptor dari parlemen, namun sebagai langkah membersihkan semua koruptor di negeri ini.

Kita tahu negeri ini sudah betul-betul rusak dan bahkan sakit digerogoti koruptor. Kenapa? Karena koruptor sudah ada di mana-mana. Tidak hanya di tempat yang rawan, namun juga di tempat-tempat yang aman, termasuk di lembaga-lembaga legislatif.

Jika koruptor-koruptor itu semakin banyak di legislatif, maka negara ini akan digerogoti maling-maling terus. Nah sebelum maling-maling beraksi dan negara makin terpuruk, KPK segera mengeluarkan peraturan melarang mantan napi koruptor nyaleg.

Dalam menyelematkan bangsa dan negara ini, pada hari ini dan masa-masa mendatang, langkah KPU harus diapresiasi siapa pun. Jika tidak, maka akan banyak wakil rakyat yang ditangkap KPK karena korupsi, lalu penjara-penjara semakin penuh.  (*)

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!