Soal Dualisme Kepengurusan


Hanura Kubu Amar Dapat Angin Segar

Diterbitkan  Senin, 09 / 07 / 2018 23:12 - Berita Ini Sudah :  153 Dilihat

SERPONG-Angin segar diterima Hanura Kota Tangsel kubu Amar. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terbaru terkait kisruh Partai Hanura.

Surat Kemenkumham bernomor M.HH.AH.11.02-58 yang dikeluarkan pada 6 Juli 2018 tersebut, berisi tentang restrukturisasi, reposisi dan restrukturisasi kepengurusan Partai Hanura di tingkat pusat yang dikembalikan pada SK Kemenkumham RI Nomor M.HH.AH.11.01 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2018 silam.

Dalam lembaran surat itu, terdapat pasal yang mengatakan, bahwa untuk Hanura kini dikembalikan lagi kepada Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jendral Herry Lontung Siregar.

Wakil Sekretaris Jendral Bidang Pembinaan Legislasi DPP Partai Hanura, Welly H Rawung, saat ditejumpai di Sekretariat DPC Hanura Kota Tangsel pimpinan Amar, di BSD Serpong, kemarin mengungkapkan, surat tersebut menegaskan bahwa Partai Hanura kembali ke SK Menhumkam Nomor M.HH-01.AH.11.01 yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2018 lalu dibawah kepemimpinan Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar.

Welly mengatakan, SK yang dikeluarkan Menkumham pada 17 Januari 2018 lalu, sempat mengalami pending dan tidak diberlakukan. Tetapi, SK yang tidak diberlakukan itu kini dicabut dengan dikeluarkannya surat nomor M.HH.AH.11.02-58. Dengan begitu, Partai Hanura di tingkat DPP, DPD dan DPC di Indonesia kembali pada surat Kemenhumkam yang dikeluarkan pada Januari lalu yakni nomor M.HH.01.AH.11.01.

“Dan itu tercantum dalam websitenya KPU RI. Dan ini resmi, bukan kami yang mengada-ada, surat ini resmi dikeluarkan oleh Menkum dan HAM,” sambungnya.

Lebih lanjut Welly mengatakan, dengan adanya surat dari Kemenkumham RI yang baru itu, maka Partai Hanura untuk Dewan Pimpinan Cabang yang ada di Kota Tangsel kini diketuai oleh Amar dan sekretarisnya, Ilhamsyah.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Tangsel, Amar mengatakan, bahwa dirinya akan mengikuti penegasan surat yang dikeluarkan oleh Menkumham Nomor M.HH.AH.11.02-58 itu.

“Kalau untuk Hanura Kota Tangsel, kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Tapi yang lebih penting saat ini, kami fokus mempersiapkan kawan-kawan yang maju sebagai caleg untuk 2019 nanti,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Tangsel, Bambang Dwitoro saat dikonfirmasi terkait surat edaran dari Kemenkumham RI bernomor M.HH.AH.11.02-58, belum bisa memberikan jawaban.

“Kita masih tunggu arahan dari KPU Provinsi ya, karena kami di tingkat Tangsel belum menerima edaran terbaru terkait surat tersebut. Jadi kami belum bisa beri komentar lebih, sampai ada perintah langsung dari KPU Banten,” pungkasnya. (dra)

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!