DPRD Targetkan APBD Perubahan Selesai September

Diterbitkan  Selasa, 10 / 07 / 2018 22:36 - Berita Ini Sudah :  146 Dilihat

SERPONG-Saat ini DPRD Kota Tangsel tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Usai dibahas akan berlanjut pada pembahasan APBD Perubahan 2018.
Dalam persiapan pembahasan APBD Perubahan 2018 tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Taufik MA meminta agar Pemkot Tangsel segera mempersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Semantara (KUAPPAS) APBD Perubahan 2018.
Tidak hanya itu saja, Taufik juga meminta agar KUAPPAS APBD Murni 2019 pun segera disiapkan, karena menurutnya kemungkinan pembahasan APBD Perubahan 2018 dan APBD murni 2019 akan dibahas bersamaan.
pambahasan Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) APBD 2017 ini juga nantinya yang akan menjadi dasar untuk menyusun APBD Perubahan 2018.
“Setelah pemabahsan LKPJ 2017 ini selesai, maka kami akan masuk ke dalam pembahasan APBD Murni 2019 dan juga APBD Perubahan 2018. Jadi kami berharap agar Pemkot Tangsel mempersiapkan KUA PPAS secepatnya. Karena penjelasan LKPJ 2017 ini juga akan menjadi dasar menyusun APBD Perubahan 2018,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai target pembahasan APBD Perubahan 2018 tersebut. Taufik mengatakan seharusnya Juli ini sudah bisa dimulai, atau paling tidak pada Agustus nanti supaya dapat masuk awal September mendatang sehingga APBD perubahan dapat di gunakan.
Disinggung lebih lanjut mengenai berapa besaran anggaran yang akan dikeluarkan pada APBD Perubahan. Taufik mengaku belum tahu persis jumlah besaranya.
“Kalau jumlahnya tentu kami belum tahu, karena sampai sekarang KUA PPAS belum kami terima. Namun yang pasti ada banyak pengerjaan yang harus dilanjutkan dengan anggaran perubahan. Termasuk juga dengan keperluan di DPRD sendiri,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kota Tangsel lainnya, Rizki Jonis juga berharap agar penyerahan KUA PPAS APBD Perubahan 2018 tidak terlalu lama. Agar bisa cepat dibahas dan juga disahkan.
“Pembahasanya harus secepatnya kalau bisa, agar bisa dibahas dan disahkan lebih awal. Karena jika terlalu lama nantinya justru berdampak pada progres pembangunan yang bisa saja jadi tidak tepat waktu pengerjaannya,” pungkasnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!