Pelayanan RSU dan PPDB Jadi Keluhan Warga Pada Dewan


Reses Jadi Ajang Curhat Warga

Diterbitkan  Kamis, 12 / 07 / 2018 22:16 - Berita Ini Sudah :  263 Dilihat

PAMULANG-Annggota DPRD Provinsi Banten kembali menggelar Reses, untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil). Seperti Anggota DPRD Banten dari dapil Kota Tangsel, Zaid Elhabib.
Politisi Partai Gerindra ini telah menggelar Reses selama sepekan, mulai dari 3 hingga 10 Juli di seluruh Kecamatan se Kota Tangsel.
Terkahir Zaid memilih Kecamatan Pamulang, tepatnya di Kelurahan Bambu Apus. Dalam kegiatan itu lebih dari 100 warga berkumpul untuk menghadiri Reses digelar Zaid tersebut.
Saat Reses beberapa warga terlihat sangat memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik dan juga fasilitas umum yang ada.
Beberapa aspirasi yang cukup prioritas pun dicatat oleh Zaid, untuk selanjutnya bakal disikapi dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten, juga menjadi masukan kepada Pemkot Tangsel.
Beberapa aspirasi yang paling banyak dikeluhkan oleh warga ialah, seperti persoalan sampah yang dinilai masih menjadi permaslahan serius bagi Kota Tangsel. Pelayanan RSU yang dinilai masih belum maksimal, juga persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih sangat kacau.
“Persoalan sampah, PPDB dan juga masalah pelayanan kesehatan di RSU yang dinilai masih belum maksimal. Itu catatan yang menurut saya paling prioritas untuk ditangani segera,” ungkapnya.
Zaid mengatakan, untuk persoalan sampah, yang dikeluhkan warga ialah mengenai sampah di Kelurahan Buaran, Serpong. Di mana warga megeluh jika ingin buang sampah langsung ke Cipeucang ada pungutan uang kebersihan.
“Soal aduan terkait sampah ini, akan kami teruskan ke Pemkot Tangsel. Terlebih dahulu akan kami cek pula siapa yang meminta uang itu, dan apakah ada aturan yang mengatur soal pungutan itu,” ungkapnya.
Sedangkan mengenai PPDB Online, banyak warga yang mengeluhkan masih ada sekolah yang pilah pilih menerima murid, dan tidak sesuai aturan. Seperti ada anak yang nilainya lebih tinggi tidak diterima dan anak yang nilainya rendah justru diterima.
“Kejadian ini selalu saja terjadi setiap tahunnya, saya ingin pemerintah harus lebih berani dan lebih tegas lagi terhadap sekolah yang seperti ini. Ini semua akan saya sampaikan ke Walikota Tangsel,” pungkasnya. (dra).

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!