Target BPHTB di Tangsel Terpengaruh


Jual Beli Property Lesu

Diterbitkan  Minggu, 02 / 09 / 2018 22:55 - Berita Ini Sudah :  132 Dilihat

SERPONG– Bisnis properti sedang lesu. Kondisi demikian terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Tangerang Selatan sebagai penyangga Ibukota DKI Jakarta. Lesunya bisnis suatu daerah, di antaranya bisa dilihat dari transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB).

Pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut di Kota Tangsel per Agustus kemarin baru mencapai 10.800 transaksi. Sedangkan pada bulan yang sama tahun lalu mencapai sebanyak 13 ribu transaksi atau mengalami penurunan.

“Kita melihat jumlah tranksi yang terjadi tahun lalu sampai bulan Agustus itu sudah 13 ribu tansaksi. Di tahun ini sampai bulan Agustus itu 10 ribu trnsaksi. Artinya memang mungkin di tahun ini jual beli property agak sedikit menurun. Jumlah transaksi itu kita tidak bisa intervensi di masyarakat, mamaksa melakukan jual beli. Dibandingkan  tahun lalu sekarang agak sedikit menurun,” jelas Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah 1, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangsel, Indri Sari Yuniandri.

Pihaknya saat ini tengah melakukan upaya untuk mengejar target pendapatan BPHTB setidaknya harus mengejar agar mampu mencapai target seperti tahun lalu.

Target tahun lalu PBHTB sebesar Rp 410 miliar. Oleh karenanya, tahun ini diharapkan tercapai kendati harus mengejar di sisa beberapa bulan kedepan ini. Pihaknya optimis dapat mencapai target kendati memang tengah ada penurunan akibat tahun politik. Kondisi ini sama seperti Pemilu tahun 2014 silam.

“Sekarang dari 10 ribu transaksi baru Rp 260 miliar. Jadi saya harus mencapai 400 miliar di empat bulan terakhir. Mudah-mudahan kekejar, tentunya kita terus berupaya. Tahun 2014 tahun pilpres mengalami penurunan,” tambah ia.

Tentu dampak penurunan memang bukan hanya tahun politik semata, tapi mungkin ada faktor lain seperti kondisi ekonomi. Apalagi ada imbauan surat edaran tentang BPHTB terutang dari pemerintah guna memudahkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembayaran BPHTB dapat ditunda atau dihutang terlebih dahulu dan boleh dibayarkan setelah ada transaksi jual beli.

“Di samping pemerintah mengeluarkan kebijakan BPHTB program PTSL masyarakat boleh menunda dulu pembayarannya. Cuma membayar BPHTB, kapan nanti kalau mau dijual. Iya kalau dijual kalau tidak dijual,” tandasnya.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan, transaksi dari BPHTB sebagai objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan hak atas tanah dan atau bangunan baru mencapai 10.008 transaksi per Agustus kemarin. Sementara targetnya sampai dengan Desember sebesar Rp 413 miliar.

“Tahun lalu sampai Agustus 13.000 transaksi, sedangkan Agustus tahun ini baru 10.008 transaksi, dan ini yang kita kejar meningkat transaksinya,” kata Bang Ben.

BPHTB disebutnya sebagai kontributor nomor satu dalam pendapatan daerah sebesar 30 persen. Pihaknya kedepan bakal bertemu pihak pengembang dan perbankan. Hal ini agar penerimaan daerah bisa mencapai target sebesar Rp 413 miliar pada waktunya.

Selain berupaya kerjasama dengan perbankan dan pengembang juga kepada para notaris agar dapat membantu Pemkot Tangsel dalam menyampaikan atau mensosialisasikan Perda dan Perwal yang mengatur pengelolaan BPHTB kepada wajib pajak kepada kliennya.

Secara terpisah, Pengamat Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Djaka Baranaya saat menjadi pembicara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Tangsel beberapa waktu lalu menyampaikan, datangnya tahun politik turut memberikan sentimen negatif dalam perekonomian. Ada banyak pelaku bisnis menunda transaksinya, karena menunggu siapa pemimpin yang jadi nantinya.

“Tahun politik turut mempengaruhi pelaku usaha besar. Biasanya mereka akan menunda terlebih dahulu sampai benar-benar proses politik selesai menunggu siapa yang jadi presiden,” tambah ia. (din)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!