Restoran Pengemplang Pajak Terancam Sanksi Ditutup

Diterbitkan  Rabu, 05 / 09 / 2018 22:41 - Berita Ini Sudah :  219 Dilihat

SERPONG- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan menilai capaian Pajak Restoran pada tahun ini belum sesuai target, karena hanya memperoleh Rp 218 miliar. Padahal pihaknya kepada dinas terkait menargetkan pajak restoran sampai Rp 250 miliar.

Amar, selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel melihat tak tercapainya target tersebut di samping kinerja dinas yaitu dikarenakan restoran tidak taat pajak.

“Secara kinerja, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah Kota Tangsel) kami apresiasi, karena terus melakukan penindakan terhadap pengemplang pajak, tapi ini harus terus ditingkatkan. Karena untuk pajak restoran tahun ini belum signifikan capaiannya, dari yang telah ditargetkan,” kata Amar.

Oleh karenanya, sambung Amar, jika diperlukan bisa saja dilakukan sanksi penutupan restoran yang tidak mau membayar pajak. “Jika sudah disegel tetap bandel, ya tutup saja restoran itu, cabut ijinnya,” tegasnya.

Amar mengingatkan, ketegasan eksekutif diperlukan agar target pajak restoran tercapai. Secara prinsip, pajak yang ditagih kepada pihak restoran adalah pajak pengunjung sebesar 10 persen dari total transaksi di setiap kali makan di restoran.

“Pajak tersebut kan merupakan pajak dari pengunjung yang dititpkan kepada para pemilik restoran, yaitu sebesar 10 persen. Jadi tidak ada alasan bagi pemilik restoran untuk tidak taat pajak. Berapa pun total transkasi setiap harinya di situ ada pajak pengunjung atau konsumen yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah, karena pajak restoran ini bukan pajak keuntungan perusahaan,” ungkapnya.

Komisi III DPRD dalam waktu dekat akan memanggil pihak restoran yang terbukti mengemplang pajak. Pemanggilan dilakukan untuk mengingatkan kepada para pemilik restoran bahwa untuk berbinis tentu ada aturan yang harus diikuti.

“Kita sudah miliki datanya, nanti akan kita panggil satu persatu. Kita klarifikasi ke mereka, dan juga kita ingatkan, bahwa setiap investor yang ada di kota ini harus taat dengan aturan, terutama dalam hal bayar pajak,” ungkapnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel lainnya, Iwan Rahayu mengimbuhkan, seyogyanya saat ini pajak restoran jauh lebih tinggi angkanya. Tangsel telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pajak yang baru, di dalamnya disebutkan pemerintah bisa menagih pajak terhadap restoran yang belum memiliki ijin. Selama restoran tersebut telah beropreasi, maka ada wajib pajak yang harus dibayarkan.

Dalam Perda Pajak tahun 2017 juga ada klausul yang menyebutkan bisnis rumah makan yang memiliki penghasilan minimal Rp juta per bulan sudah masuk katagori wajib pajak.

“Dengan tambahan-tambahan klausul di Perda baru tersebut, sebenarnya capaian pajak restoran tahun depan itu, harus jauh lebih seniifikan lagi, karena Perda itu sudah berlaku tahun ini,” pungkasnya. (dra)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!