Fraksi-Fraksi DPRD Berikan Pandangan Umum Nota Keuangan R-APBD Perubahan 2018


Proyeksi Pendapatan tak Maksimal

Diterbitkan  Selasa, 11 / 09 / 2018 22:54 - Berita Ini Sudah :  200 Dilihat

SERPONG- Setelah Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany penyampaikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018, giliran seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan pandangan umumnya terhadap nota keuangan tersebut.

Pandangan umum fraksi itu pun digelar dalam rapat paripurna DPRD, Senin (10/9) lalu, dengan dihadiri Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie dan dipimpin oleh beberapa piminan DPRD.

Di antara yang menjadi sorotan kritis terhadap nota keuangan ialah terkait pendapatan asli daerah (PAD). Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan dalam anggaran tahun ini,  adanya pelampauan dan proyeksi pendapatan dianggap masih belum maksimal capainnya, baik dari PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Seperti pendapatan bersumber dari pajak daerah, yang hanya mengalami kenaikan 2,85 persen, yaitu sebesar Rp 1,2 trliun, dan peningkatan PAD hanya 2,65 persen yaitu sebesar 38 miliar. Seharusnya bisa melebihi angka 3 persen dan bisa ditargetken kenaikan menjadi 3 persen.

Terkait hal tersebut fraksi PDIP mengingatkan bahwa keterlambatan penyerahan nota keuangan tentu berimplikasi pada keterlambatan pembahasan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2018. Untuk itu, mencermati kegiatan dan memperhitungkan waktu penetapan APBD perubahan menjadi bagian penting.

“Ini yang menjadi catatan bagi pemerintah, agar dalam proyeksi pendapatan daerah di tahun anggaran berikutnya itu menjadi pembahan dan target yang serius. Karena kami melihat proyeksi pendapatan ini belum maksimal,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ledy MP Butar Butar.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menilai adanya penurunan proyeksi pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ketua Fraksi Gerindra, Abdul Rahman, mengatakan, Fraksi Gerinda juga menyoroti beberapa hal terkait peningkatan belanja pegawai agar bisa diikuti dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dan kami juga meminta diadakan evaluasi kinerja kepada tenaga honorer di setiap OPD, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga kapasitas SDM tersebut? Sehingga dengan efektifitas dan efisiensi tenaga hononer bisa meningkat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi Padi, lebih menyoroti kepada TAPD agar melakukan cek dan ricek terhadap dokumen rincian program dan kegiatan serta pagu pendapatan, belanja dan pembiayaan pada nota keuangan perubahan APBD 2018 ini.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, berterimakasih atas masukan dari fraksi dan pada paripurna. Selanjutnya, Pemkot akan memberikan jawaban terkait tanggapan dari fraksi. “Nanti akan kita berikan jawabannya, di paripurna selanjutnya. Yang pasti pandangan fraksi ini positif,” pungkasnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!