AIRIN: Kegiatan Harus Tajam dan Jelas


2019 Penyusunan RKA DPA Gunakan Aplikasi

Diterbitkan  Selasa, 02 / 10 / 2018 22:35 - Berita Ini Sudah :  334 Dilihat

CIPUTAT-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mengingatkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunaN Rencana Kerja Anggaran (RKA) hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus tajam dan jelas.

Hal tersebut diungkapkan dalam bimbingan teknis (bimtek) penyusunan RKA DPA, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertempat di Puspemkot Tangsel, Ciputat, Selasa (2/10).

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menegaskan kepada semua PPTK untuk lebih berhati-hati dalam penyusunan RKA DPA. Bahkan Airin mengingatkan penyusunan program tersebut haruslah tajam.

“Saya berpesan kepada kalian PPTK agar menyusun dokumen RKA DPA haruslah tajam dan jelas, uang yang keluar harus jelas dipakai untuk apa, outputnya apa, dan outcomenya apa, “ungkapnya.

Airin mengatakan, di 2019 Pemkot Tangsel akan mempunyai program pengisian RKA DPA, BPKAD dapat berkordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk aplikasi tersebut.

“Aplikasi ini pengisiannya hampir sama dengan time table, jadi tidak sulit, dalam aplikasi ini terlihat jelas dan dapat memahami setiap program kegiatan, satu rupiahnya dikeluarkan untuk apa dan hasilnya apa. Jadi sehingga RKA ini bukan hanya sekedar rutinitas kegiatan saja, namun harus tahu ujungnya, sehingga hasilnya optimal. Namun jangan sampai di kegiatan lebih banyak pembayaran honornya,”jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel Warman Syahnudin, menjelaskan, pelaksanaan bimtek ini diikuti oleh PPTK dari masing-masing OPD, dalam penyusunan RKA 2019. “Kita akan menuju pada aplikasi, setiap PPTK jika melakukan asistensi tidak lagi datang ke ruangan dengan membawa dokumen namun bisa langsung dilihat melalui aplikasi tersebut,”ungkapnya.

Aplikasi tersebut simral, uji coba dilakukan disemua dinas. “Kita sosialisasikan terlebih dahulu, bagaimana menginput data, konsultasinya seperti apa, pemakaian aplikasinya bagaimana, nanti mereka dijelaskan,”katanya.

Penggunaan aplikasi ini untuk mempercepat dan mempermudah serta mengurangi kesalahan dalam penyusunan RKA DPA.

DI 2019 nanti, akan ada sebanyak 1360 dokumen kegiatan, yang terbanyak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 300 lebih dokumen DPA, dinas Kesehatan mencapai 120 dokumen  yang terdiri dari UPT dan Puskesmas, dan kalau untuk OPD standar dikisaran 30 hingga 40 dokumen, dan yang paling sedikit yakni di bagian-bagian itu hanya 3-4 dokumen.(irm)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!