Berlaku Desember, Pemkot Sudah Jalani SKB 3 Menteri


Pecat 7 PNS Terlibat Korupsi

Diterbitkan  Minggu, 07 / 10 / 2018 23:22 - Berita Ini Sudah :  212 Dilihat

CIPUTAT-Pemkot Tangsel menegaskan telah menjalankan instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Sebanyak tujuh PNS langsung dipecat, karena menjadi tersangka kasus korupsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengeluarkan kebijakan soal pemecatan pegawai yang berstatus koruptor.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Apendi memastikan kebijakan dari keputusan tiga menteri soal pemecatan koruptor telah dijalankan kendati memberikan rentang waktu hingga Desember mendatang. Namun di Tangsel sendiri sudah dilaksanakan.

Ia menjelaskan, sudah ada tujuh PNS Kota Tangsel yang dipecat secara tidak hormat, karena kasus korupsi. “Meski diberikan waktu hingga Desember mendatang, kami di Tangsel sudah menadatangai surat pemecatan ketujuh orang yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka,” jelasnya tanpa mau menyebut nama ketujuh PNS itu.

Pemberian sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 251 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Termasuk dari Kemendagri surat edaran baru bernomor 180/6867/SJ tentang penegakan hukum atas aparatur sipil yang terlibat pidana korupsi. Ketentuan itu ditempuh guna mencabut surat edaran lama, bernomor 800/4329/SJ Tanggal 29 Oktober 2012 yang dinilai menjadi pengganjal pelaksanaan sanksi terhadap PNS yang korupsi.

Karena sanksi cukup berat, maka diharapkan para pegawai harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah berlaku. Maka sebagai pegawai harus berhati-hati dalam menjalankan tugas. Hal ini satu cara agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Pemecatan ini bagian dari komitmen negara dalam menindak para koruptor.

“Ini tantangan dan komitmen untuk memberantas korupsi dan harus diberantas. Cara memberantasnya menanamkan integritas melalui revolusi mental. Pegawai ASN harus hati-hati ikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,” tambah mantan camat Pondok Aren ini.

Berbeda dengan pejabat yang terkana hukuman di luar tipikor, masih dapat kembali bertugas dengan catatan di bawah dua tahun. Tapi jika lebih dari dua tahun, maka secara otomatis dilakukan pemberhentian.

“Sedangkan tindak pidana umum tidak dipecat mereka masih aktif asalkan di bawah dua tahun. Namun bagi tindak tipikor jika sudah diputuskan besalah dari pengadilan secara otomatis dipecat dengan tidak hormat,” tegas Apendi.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengingatkan kepada seluruh pegawai agar bekerja dengan sebaik-baiknya untuk negara dan masyarakat. Pemerintah menerapkan kebijakan dengan tegas dan Ikuti aturan yang berlaku.

“Kami mengingatkan kepada seluruh pegawai agar bertugas dengan baik dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku,” pesannya. (din)

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!