SK Pemecatan 7 PNS per 1 Agustus

Diterbitkan  Senin, 08 / 10 / 2018 23:24 - Berita Ini Sudah :  201 Dilihat

CIPUTAT-Surat Keputusan (SK) Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany tentang pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) terlibat korupsi dikeluarkan per 1 Agustus silam. Terbitnya SK ini dimaksudkan untuk membangun pemerintahan bersih di Pemkot Tangsel.

Diketahui ada sebanyak tujuh PNS terlibat korupsi dipecat. Di antaranya, AB dari Dinas Ketenagakerjaan, DSW yang merupakan staf ahli bidang pemerintahan, NM dari Dinas Koperasi dan UKM, MJ dari Dinas Kesehatan, D dari Dinas Kesehatan, AS dari Kecamatan Ciputat, dan ES dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

“Ketujuh PNS tersebut dikeluarkan dengan surat keputusan yang berbeda-beda, seperti halnya D dari Dinas Kesehatan, keputusannya berdasarkan Kepwal Nomor : 863/kep.336-Huk/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, berdasarkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg pada 24 Agustus 2015 yang bersangkutan dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,”ungkap Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangsel.

Begitu pula terhadap NM yang bekerja di Dinas Koperasi dan UKM, Dia diberhentikan berdasarkan Nomor 863/Kep.340-Huk/2018, terkait pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 1153K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam pengadaan alat uji kir.

Benyamin mengimbau kepada seluruh pegawai agar bekerja dengan sebaik-baiknya untuk negara dan masyarakat. “Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ikuti aturan yang berlaku, jika kita ikuti aturan maka kita akan selamat dalam bekerja,”jelasnya.

Pria akrab disapa Bang Ben ini mengingatkan karena sanksi cukup berat, maka diharapkan para pegawai harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah berlaku.

“Maka sebagai pegawai harus berhati-hati dalam menjalankan tugas. Hal ini satu cara agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Pemecatan ini bagian dari komitmen negara dalam menindak para koruptor,” paparnya.

Sebelumnya, Pemkot Tangsel menegaskan telah menjalankan instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengeluarkan kebijakan soal pemecatan pegawai yang berstatus koruptor.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Apendi memastikan kebijakan dari keputusan tiga menteri soal pemecatan koruptor telah dijalankan kendati memberikan rentang waktu hingga Desember mendatang. Namun di Tangsel sendiri sudah dilaksanakan.

Ia menjelaskan, sudah ada tujuh PNS Kota Tangsel yang dipecat secara tidak hormat, karena kasus korupsi. “Meski diberikan waktu hingga Desember mendatang, kami di Tangsel sudah menadatangai surat pemecatan ketujuh orang yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka,” jelasnya.(irm)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!