Apindo Keukeuh Penetapan UMK Sudah Sesuai

Diterbitkan  Kamis, 08 / 11 / 2018 22:48 - Berita Ini Sudah :  194 Dilihat

CIPUTAT-Kalangan pengusaha memandang penetapan Upah Minimum Kota (UKM) 2019 yang saat ini tengah dibahas di Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan, langkah tepat dan sudah sesuai. Aturan tersebut relevan dengan kondisi lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tangsel Yakub Ismail menyebut terkait PP 78  sebagaimana regulasi yang telah diundangkan dan diberlakukan, menjadi keputusan pemerintah. Regulasi ini menjadi maslahat bagi semua, baik dari unsur pengusaha maupun pekerja.

“Adapaun masalah lainnya, dapat dilihat nilai tengahnya dan tergantung dari sektor industrinya. Jika industrinya kategori padat karya memang ada perlakuan tersendiri. Tapi kalau industri masuk ke dalam kelompok sektor, misalnya sektor satu, dua hingga tiga, maka ada penambahan sendiri,” katanya saat dihubungi.

Menurutnya, PP 78 penambahan setiap tahun dengan inflasi dari pusat, dan tahun ini berapa inflasinya sampai per Oktober kemarin menjadi landasan perhitungan. Jadi setiap tahun pasti ada penambahan. Soal penambahan seberapa signifikan, itu sangat tergantung. Semua dasar penghitungan dari survai pasar atau perhitungan yang lama terus terakumulasi perhitungan yang baru.

“Sampai sejauh ini PP 78 menurut hemat kami win-win solusion. Karena di daerah tertentu PP 78 kurang tepat karena ketinggian. Tergantung kondisi masing-masing. Dianggap, mungkin di Tangsel tidak tepat. Tidak juga, menurut kacamata kami. Karena Tangsel ini yang pertama, bukan juga daerah industrial, baik perhotelan, atau restoran. Adapun itu umumnya restoran kecil, industri pun kecil-kecil. Yang besar bisa dihitung jari,” tambah ia.

Dengan mengikuti regulasi PP 78, di situ ada berapa puluh komponen sudah terakumulasi termasuk biaya transporatasi dan sewa rumah atau kost. Bahkan perhitungan transportasinya dulu, dua kali untuk pulang pergi (PP) jarak terjauh dan cukup tinggi perhitunganya khusus di Tangsel.

“Berdasarkan hasil survei, karena kita beriringan langsung baik dengan DKI Jakarta dan wilayah lainnya. Jadi sebetulnya dari sisi komoditi kita dapat harga lebih bagus dari pada Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Jadi kebutuhan di Tangsel dari harga pasar jauh lebih terjangkau dan stabil,” tuturnya.

Maka pada saat itu ada penyesuain, makanya di transportasi menghitungnya dua kali padahal semetinya satu kali. D Tangsel sudah mengakomodir lebih dahulu saat ada transisi pada saat diberlakukan PP 78, karena komponen dua rumah dan trasportasi dikeluarkan hitungan lebih rendah dari Tangerang Kota dan Kabupaten Tanggerang. Artinya, kata Yakub, Tangsel ini biaya kehidupan lebih terjangkau.

Sekarang ada eskalasi ada, penyesuaian waktu. Tiga kota ini yakni Tangerang Raya agar tidak terlalu jauh perbedaanya ialah seribu atau dua ribu. Tangsel sudah bagus dengan hasil survei pasar. Pasar juga sekarang baik dari BPS dan kontrolnya sudah cukup kuat tidak serta merta menaikkan harga. Bahkan kemarin inflasi di bawah 3,5 persen, Presiden langsung turun ke Pasar Anyer cek harga.

“Jadi tidak bisa juga pasar menaikan karena ada kontrol yang tepat. Komponen perhitungan KHL itu semuanya sudah representatif. Hanya memang untuk sektor tertentu tinggal solusinya bagaimana untuk sekoral. Bagus tidak, unggulan tidak, kelompok berapa unggulannya. Pemerintah, perlu menyesuaikan kateroginya padat karya, maka harus disesuaikan hingga dapat disepakati,”sarannya.

Sebelumnya Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Sekirat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SP KEP SPSI) Kota Tangsel, Dahrul Lubis menyampaikan dengan tegas buruh menolak mekansme penetapan UKM berdasarkan PP 78 tahun 2015. Dengan penetapan itu maka kebutuhan tidak selaras dengan masing-masing wilayah.

“Tuntutan kita, masih tetep dengan pendirian menolak penetapan UMK menggunakan PP 78.  Alasannya, PP itu secara nasional sementara masing-masing daerah kabupaten kota memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dengan menggunakan PP 78 itu polanya pola itu dipukul rata,” katanya.

Rujukan PP 78 untuk menetapkan UMK dihitung dengan inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) secara nasional merujuk pada Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) Pusat. Tentu jika dikomparasikan nasional dengan Kota Tangsel berbeda, dari inflasi dan PDB-nya. Sehingga sangat timpang jika hal itu tetap diberlakukan.

“Tangsel jelas berbeda, maka dengan kebijakan UMK dari dengan aturan nasional tidak layak. Tangsel harus melalui perhitungan sendiri agar paling tidak mendekati. Tangsel pertumbuhan ekonominya saja tertinggi nasional pasti berbeda,” imbuhnya. (din)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!