Menkeu Tekankan Dana Kelurahan untuk Infrastruktur dan Pelayanan

Diterbitkan  Minggu, 18 / 11 / 2018 22:23 - Berita Ini Sudah :  338 Dilihat

PONDOK AREN– Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bersama Kementerian Dalam Negeri akan menetapkan mekanisme agar dana kelurahan digunakan seperti dana Desa. Demikian dilakukan lantaran pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa dan kesejahteraan masyarakatnya memiliki pola berbeda dengan pengelolaan dana kelurahan yang akan dikelola oleh aparatur negeri sipil.

“Kami bersama Menteri Dalam Negeri akan menetapkan bagaimana mekanisme agar dana tersebut tetap berfokus kepada sama yang dilakukan pada dana desa, adalah untuk infrastruktur umum, pelayanan umum yang bapak Presiden mengharapkan,” ucapnya seusai menjadi pembicara di acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat di PKN STAN, Bintaro, Pondok Aren, Tangsel, Minggu (18/11).

Dana kelurahan itu, lanjut Sri Mulyani nantinya, fokus untuk digunakan dalam perbaikan infrastruktur dan segala macam investasi di tingkat kelurahan.

“Supaya betul-betul fokus untuk memperbaiki dari sisi berbagai macam investasi-investasi pembangunan di kelurahan, termasuk fasilitas umum yang mungkin masih tertinggal,” katanya.

Dana kelurahan yang akan cair di tahun 2019 mendatang, juga bisa digunakan untuk peningkatan pembangunan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Termasuk untuk meningkatkan pembangunan kapasitas ekonominya ataupun kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, dana Desa dan kelurahan adalah hal berbeda, melihat pengelola keuangannya dilakukan oleh Non-PNS untuk dana Desa.

“Kalau dari landasan hukumnya kan berbeda, karena dana kelurahan itu adalah merupakan Lurah adalah aparat dari pemerintah Daerah di kabupaten atau Kota, oleh karena itu mekanismenya melalui apa yang disebut APBD-nya,” ucap Menkeu.

Sementara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan pengelolaan keuangan (Dana Desa) oleh aparatur Desa lebih baik, apalagi 30 Perguruan Tinggi di Indonesia membantu aparatur Desa mengelola keuangan pembangunan Desa yang memasuki tahun ke lima ini.

Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo menerangkan, pihaknya setelah bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan dana Desa, tak lantas memidanakan aparat desa yang salah atau keliru secara administratif dalam pengelolaan keuangan Desa.

“Kita ada Satgas juga, saya yakin tidak mungkin tidak ketahuan. Tapi kita sepakat kalau kesalahannya itu administratif itu kita bantu, tapi kalau korupsi pasti (terungkap),” ucap dia usai menjadi pembicara dalam Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sembada) di PKN STAN.

Menurutnya, dengan pengawasan bersama dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam pemanfaatan dana Desa, bukan berarti penyimpangan Dana Desa oleh aparatur Desa, menjadi aman. “Baru-baru ini di Papua ada kan, jadi pasti ketahuan,” ucap Eko Putro Sandjojo.

Menurut dia, peran Kepolisian, Kejaksaan dan inspektorat di kabupaten, meminimalisir adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam memanfaatkan dana Desa untuk pembangunan daerah di perdesaan.

“Menghindari terjadinya penyalahgunaan, sekarang kita sudah libatkan kepolisian dengan adanya Bhabinkamtibmas di seluruh Desa, jadi mereka ikut masuk, dan Kejaksaan Agung juga masuk di kabupaten-kabupaten,” ucap Eko.

Saat ini,dana Desa berdasarkan saran dari Presiden lanjut Menteri Desa PDTT, diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat Desa.

“Dengan sudah terbangunnya infrastruktur di Desa, saat ini dana desa diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat atas saran Presiden,” terang dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menerangkan dengan kerjasama pengawasan bersama sejumlah institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Alokasi dana Desa semakin baik.

“Ini kan tahun ke lima, jadi kalau dari sisi alokasi perdesanya sudah semakin jelas, akuntabilitas dan transparansi itu semakin ditingkatkan. Sekarang aparat-aparat yang dilakukan oleh Pak Menteri bersama-sama dengan instansi-instansi yang selama ini sebagai pengawasan juga dilibatkan secara lebih sistematis, jadi tidak sporadis. Jadi artinya sistemnya semakin baik,“ ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pendampingan dari Perguruan Tinggi, dalam mengelola keuangan Desa, juga diyakini semaki memperkuat pengelolaan keuangan Desa oleh apratur Desa.(irm)

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!