Pengajuan Hibah Rp 100 Miliar Dinilai Wajar

Diterbitkan  Rabu, 28 / 11 / 2018 21:31 - Berita Ini Sudah :  294 Dilihat

CIPUTAT- Perihal pengajuan dana hibah ke Provinsi Banten, sejumlah kalangan turut angkat bicara. Besaran pengajuan dana Rp 100 miliar, dinilainya relevan dan wajar. Bahkan pemberian hibah hanya Rp 40 Miliar dinilai masih sangat kurang guna melanjutkan keberlangsungan pembangunan di Tangsel.

Tokoh Masyarakat Kota Tangsel, Rasyud Syakir yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Much Ramlie adalah sindiran keras kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Ketua DPRD adalah simbol wakil rakyat, artinya mengandung pesan apa yang disampaikan atas dasar dari aspirasi masyarakat.

“Apa yang disampaikan Bapak Ketua Dewan itu benar bagian dari aspirasi masyarakat. Itu komunikasi yang telak menurut saya soal dana hibah,” kata Rasyud.

Pengajuan hibah Rp 100 juta untuk Tangsel hal yang wajar, dengan berbagai alasan karena Tangsel penyumbang terbesar di Banten dan sangat membantu menopang perekonomian Banten.

“Jika meminta 100 menurut saya sangat wajar dibandingkan dengan PAD sokongan dan dukungan baik secara materi maupun secara SDM keberadaan Banten sangat luar biasa,” tambah ia.

Ia menyontohkan ketika Ciputat, Pamulang dan Serpong masih Kabupaten Tangerang, menjadi tulang punggung pemasukan daerah dengan pertumbuhan tertinggi di antara kecamatan-kecamatan yang lain saat itu. Namun faktanya penyebaran pembangunan sangat timpang.

“Jadi dulu, salah satu yang mendorong terjadinya pemekaran itu, karena ketidak seimbangannya pemberian dari APBD yang dikelola oleh Kabupaten terhadap PAD yang dibawah dari seluruh kecamatan-kecamatan seluruh kabupaten. Jadi jangan terjadi kedua kalinya oleh provinsi. Jika provinsi tidak proporsional memberikannya sesuai dengan pendapatan yang diambil , pemberian terlalu kecil. Ini bisa-bisa tiga kabupaten kota ini akan membuat satu kota lagi menjadi provinsi,” selorohnya.

Maka hal-hal seperti ini sebaiknya jangan terjadi. Jika ini terjadi, dikhawatirkan ada provinsi baru Tangerang Raya karena secara perkembangan cukup melesat di banding dengan daerah-daerah lain di luar Tangerang Raya.

”Salah Jika upaya pengembangan wilayah selatan (Pandeglang, lebak dan Serang) itu tidak harus mengurangi nilai PAD dari daerah yang diambil. Dia bisa melobi dengan pusat investor dan membuka sebagainya. Itu alasan klasik, pemerintah tidak mau capai,” tuturnya.

Bagi tokoh pemekaran kota Tangsel ini dalam melihat sudut pandang keberadaan Kota Tangsel ukuranya sudah ke Jakarta. Sangat kompleksitas perkotaan dan perkembangan di lingkungan masyarakat, maka dari itu tidak tepat jika dibandingkan dengan Lebak dan lain-lain.

“Bagaimanapun menjadi catatan paling kuat adanya Tangsel harus menjadi sumber prioritas bagi provinsi. Kenapa karena jangan sampai ukurannya bukan Provinsi Banten tapi ukurannya DKI jadi terlalu naif jika diukur dengan Pandeglang dengan lebak. Harusnya bisa dirubah,” tukas Rasyud.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menambahkan alokasi hibah Provinsi Banten sangat kurang dengan nilai yang jauh dari target awal yakni Rp 100 miliar. Alokasi dana hibah sejatinya digunakan untuk kemakmuran masyarakat itu sendiri.

“Jelas kurang kalau Rp 40 miliar. Karena rencananya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikn dan kesehatan. Dah jika Tangsel meminta Rp 100 miliar itu sangat wajar,” kata Bang Ben, sapaan karib Benyamin Davnie.

Meski dinilai jauh dari ideal, Pemkot Tangsel tidak akan meminta untuk ada perubahan lantaran sudah tidak mungkin dapat diubah. Sedangkan cara mengatasinya akan memaksimalkan anggaran yang ada. “Sepertinya sudah tidak bisa dirubah lagi dan tidak perlu dilobi-lobi lagi sepertinya. Tangsel akan memaksimalkan saja potensi yang ada,” tutup Bang Ben. (din)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!