>>BIKIN IKON >> DANA KELURAHAN


Lurah Harap-Harap Cemas

Diterbitkan  Rabu, 05 / 12 / 2018 22:42 - Berita Ini Sudah :  732 Dilihat

CIPUTAT-Dana kelurahan yang akan dikelola oleh sumber daya tingkat lurah, sekretaris kelurahan hingga para kasie menjadi tantangan bagi mereka. Harap-harap cemas. Begitu kiranya untuk menggambarkan suasana batin para lurah terkait program yang baru pertama kali ini. Mereka pun belum pengalaman dalam pengelolaan anggaran, terlebih dalam jumlah besar.

Dana kelurahan tersebut tentu sangat diharapkan terealisasi. Cemasnya, mereka harus berhati-hati dalam penggunaannya agar terserap sesuai petunjuk pelaksanaan atau sasaran. Mereka tak jarang memiliki rasa khawatir soal minimnya keilmuan tentang administrasi keuangan, sehingga demikian menjadi pertimbangan lain.

Misalnya, Lurah Muncul, H Ahmad. Ia menyampaikan kecemasannya soal dana kelurahan seiring belum memiliki bekal ilmu adminstrasi terlebih mengelola uang dalam jumlah banyak. Kecemasan ini sejalan dengan alokasi anggaran yang akan dibebankan kepada kelurahan sebagai pengguna anggaran.

“Ada kekhawatiran tersendiri dalam mengelola anggaran yang tidak sedikit itu dari pemerintah. Apalagi tidak memiliki keilmuan dalam pengguaan anggaran,” katanya.

Namun demikian, dirinya menyerahkan kepada pemerintah yang mempercayakan kepada masing-masing kelurahan dengan dibekali pelatihan dan pengarahan-pengarahan. Melalui pelatihan atau bimbingan teknis diyakini akan lebih berani dalam mengelola anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

“Pasti akan ada pelatihan sebagaimana  informasi yang beredar. Karena tidak mungkin para lurah tidak pernah punya pengalaman tiba-tiba suruh mengelola. Pasti akan dibekali terlebih dahulu,” imbuhnya.

Dana kelurahan ini, kehadirannya sangat dinanti masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan baik sosial maupun infrastrtuktur. Dengan dana kelurahan yang bakal diterima masing-masing kelurahan, serapan program di masyarakat cepat terlaksana. “Membantu masyarakat dalam hal kesejahteraan melalui dana kelurahan ini,” tukasnya.

Lurah Cirendeu, Ciputat Timur, Win Fadlianta mengatakan kekhawatiran dalam penggunaan anggaran dana kelurahan tidak akan muncul seiring dengan pembekalan ilmu atau tatacara. Berbeda halnya jika tidak dibekali keilmuan, pasti akan ada kebingungan. “Kekhawatiran tidak ada, karena nanti akan ada diklat keuangan dari Kemendagri,” tutur Win.

Hadirnya bantuan dana kelurahan, menurutnya, memberikan keleluasaan kepada jajaran pemerintah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Para lurahlah berada di bawah bersama masyarakat tentu mengetahui betul pokok-pokok persoalan yang dihadapi. “Menurut kami penting sekali, karena langsung bisa menangani,” tukasnya.

Pengamat Perkotaan Tri Sakti, Yayat Supriyatna menyampaikan perntingnya membuat skema perincian penggunaan angaran secara matang. Dengan tujuan anggaran yang ada dapat sesuai dengan rincian awal penggunaan anggaran.

“Dana kelurahannya harus dirinci dulu, bentuknya jadi setiap daerah yang akan menerima harus ada Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan (RKPK) yang ada di tingkat kelurahan untuk memastikan uang itu digunakan untuk apa saja,” sarannya.

Perlu dibentuk setingkat dewan pengawas di masing-masing kelurahan supaya dapat mengawasi penggunaa anggaran. Dengan pengawasan setingkat kelurahan, keuangan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Harus ada dulu namanya dewan kota atau istilah lain yang mana mereka membahas anggaran supaya tidak ditilap. Tidak diapa-apakan, dan anggaran jangan sampai dalam bentuk hibah misalnya ke sekolah-sekolah, yayasan karena banyak tilep-tilepan,” tambah ia.

Jangan sampai para lurah mendominasi dalam penggunaan anggaran. Jika para lurah mendonasi penggunaan anggaran ini, berbahaya dan dampaknya terhadap pembangunan tidak merata.

“Jadi anggaran harus betul-betul transparan terpakai dan lansung digunakan pada kegiatan ekonomi infrastruktur yang memiliki pendapatan terkait kesejahteraan. Jadi perlu dimusyawarahkan. Jadi jangan bagaimana maunya lurah saja dan tidak ada dana yang ditutup-tutupi dimusyawarahkan,” tuturnya.

Lanjut ia, Tangsel banyak kelurahan berprestasi, bisa dilombakan saja ada karya kreatif inovasi, sehingga uang dapat diserap dengan jelas.

Sebelumnya Asisten Daerah I Pemkot Tangsel, Rahmat Salam mengungkapkan, persiapan SDM dalam pengelolaan dana kelurahan tahap demi tahap tengah dilakukan oleh Pemkot Tangsel. Meski saat ini dinilai belum memadai untuk di level kelurahan, pihaknya akan melakukan upaya dengan menarik dari masing-masing kecamatan untuk membantu kelancaran penggunaan dana kelurahan.

“Insya Allah sedang dalam persiapan seluruh urusannya. SDM-nya akan diperkuat dengan menarik dari OPD lain atau dari kecamatan masing-masing,” kata Rahmat Salam.

Sedangkan untuk seluruh lurah dipastikan tidak ada lagi yang berstatus pelaksana tugas (Plt) atau non PNS. Sebagai prasyarat pengguna anggaran dana kelurahan harus PNS, maka seluruh lurah di 54 kelurahan dipastikan tidak ada persoalan, artinya semua PNS. Selain itu, para lurah pun akan dibekali tentang manajemen keuangan guna mempermudah dalam penggunaan anggaran nantinya.

“Seluruh lurah sudah PNS. Insya Allah minggu depan sudah dimulai pelatihan administrasi keuangan, sistem. Mekanisme, juklak dan juknisnya. Pelatihan dibuka di Pemkot selanjutnya di kecamatan masing-masing,” tutupnya (din)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!