Satpol PP Sita Cangkul Jadi Barang Bukti


Pembangunan Supermarket Disegel

Diterbitkan  Rabu, 19 / 12 / 2018 22:37 - Berita Ini Sudah :  474 Dilihat

PENYEGELAN PEMBANGUNAN SUPERMARKET: Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan melakukan penyegelan pada pembangunan mall Paradise Serpong City di Setu, Rabu (13/12). Penyegelan tersebut di lakukan lantaran tidak adanya tanpa izin IMB.

 

SETU- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan menyegel pembangunan supermarket, Mal Serpong City Paradise, di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, kemarin.

Pasalnya, pembangunan supermarket tersebut saat ini belum mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal tersebut ditengarai melanggar aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang perijinan bangunan dan gedung, pasal 13 A membangun dan mendirikan bangunan tanpa dilengkapi IMB. Alhasil, pembangunan proyek harus disegel paksa oleh Satpol PP Kota Tangsel.

Terpantau di lokasi, lahan yang luasnya lebih dari 2 hektare itu dalam tahap proses pemasangan tiang-tiang atau pasak dan juga penimbunan-penimbunan.

Para petugas Satpol PP pun terpaksa meminta kepada seluruh pekerja yang sedang dalam proses pembangunan tersebut untuk pulang. Pihaknya langsung menyegel bagian pagar depan pembangunan.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Satpol PP Kota Tangsel, Oki Rudianto,  mengatakan, proses pembangunan sudah berjalan selama kurang lebih tiga bulan. “Pada awal rencana pembangunannya memang kita sudah ikut dalam rapat bersama, namun mereka curi start bangunan terlebih dahulu sebelum IMB keluar. Makanya, sekarang kita segel,” ujarnya.

Sebagai bukti penyegelan, selain stiker besar bertuliskan “DISEGEL” dan garis pita kuning, Satpol PP juga membawa beberapa alat kerja proyek tersebut seperti sebuah cangkul dari proyek.

“Yang disita, kita butuh bukti bahwa di tempat ini telah dilakukan proses pembangunan. Bukti itu bisa apa saja, kebetulan yang dapat kita ambil itu cangkul yang praktis kita ambil,” ujarnya.

Oki menerangkan pelanggaran Perda tersebut bisa diganjar sanksi tiga bulan kurungan atau denda Rp 50 juta. “Sanksinya menurut perda penyegelan, sanksi pidananya 3 bulan kurangan atau 50 juta,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, akan tetap melakukan pengawasan pasca penyegelan agar nanitnya tidak ada lagi kendaraan berat beroperasi selama disegel.

“Ini akan tetap kita awasi, jangan sampai besok justru masih ada pengerjaan proyek. Dan selama proses ijinnya belum keluar, tidak boleh ada pengerjaan proyek di dalam bangunan yang disegel ini,” ungkapnya.

Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangsel Muksin Alfahri menyebutkan, setelah penyegelan yang dilakukan PPNS akan kembali memanggil pemilik bangunan.

“Hari Senin depan kita panggil pemilik gedung ini. Karena pemilik gedung mengatakan bahwa IMBnya sedang dalam proses,” ujarnya.

Sementara itu, Marno perwakilan dari pemilik gedung belum bisa memberikan banyak penjelasan terkait penyegelan tersebut. “Perizinan dalam proses nanti kita setorkan,” ujarnya singkat. (dra)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!