ASN Diajak Untuk Netral di Pemilu 2019

Diterbitkan  Rabu, 06 / 02 / 2019 21:05 - Berita Ini Sudah :  588 Dilihat


SOSIALISASI, Sekretaris Daerah kota Tangsel Muhamad sambutan dalam kegiatan netralitas ASN di Bupe, Serpong, Rabu (6/2).

SERPONG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tangsel harus netral dalam pemilu serentak pada 17 April mendatang.

Godaan ketidaknetralitasan menjelang pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu), sangat besar untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Muhamad dalam kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Bukit Pelayangan Resto, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Rabu (6/2).

“Momen-momen pencoblosan kayak gini, ASN pasti banyak mendapatkan godaan. Kalau dibaratkan, pegawai negeri itu ibarat gadis cantik yang terus-terusan mendapatkan rayuan,” ucapnya.

Banyaknya ajakan tersebut, tentunya akan menggoyahkan prinsip pribadi. Apalagi, pesta demokrasi sekarang sudah bebas memilih, tidak seperti era orde baru yang ditetapkan untuk mencoblos satu partai.

“Kebebasan demokrasi ini, jangan sampai salah arti dan kebablasan. Kalau dulu pegawai negeri seperti burung dalam sangkar, sekarang sudah keluar dan bisa terbang kemana saja,” katanya

Apalagi, jumlah pegawai negeri yang bisa mendokrak suara, tentunya menjadi incaran para politisi. ”Saya minta, pegawai pemkot tangsel untuk netral. Jangan melakukan aksi yang melanggar aturan. Kalau mau memeriahkan pemilu, lampiaskan saat pencoblosan saja di bilik suara,” ucapnya

Apalagi jumlah pegawai pemkot untuk Pegawai Negeri Sipil berjumlah 5 ribu, sedangkan non PNS dua kali lipatnya.

Untuk itu, pihaknya meminta untuk menjaga situasi pemilu damai dan aman. Tanpa ada konflik. ”Mari kita jaga, ketenangan dan kesuksesan pemilu dengan berpartisipasi memilih,”katanya.

Lanjutnya, meskipun ASN dan PNS tidak boleh terlibat dalam pemilu namun, parpol sepertinya belum iklas membiarkan ASN untuk tidak mendukung salah satu pasangan atau parpol.

“TKS yang ada di Tangsel jumlahnya dua kali lipat dibanding PNS. Pegawai negeri baik PNS maupun TKS ini digaji pakai APBN atau APBD dan semua ini adalah pegawai negeri,” tambahnya.

Pemilu tinggal 83 hari lagi dan kita punya hak yang sama untuk memilih pada 17 April mendatang dan itu waktunya melampiaskan untuk memilih.

“Pemkot Tangsel sudah keluarkan surat edaran tentang netralitas ASN yang dikeluarkan BKPP. Beberapa waktu lalu oknum ASN Damkar dan Dindikbud sudah dipanggil Bawaslu dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep mengatakan, di Tangsel terkait indeks kerawanan pemilu yang paling tinggi adalah soal netralitas ASN dan penyelenggara pemilu. “Dari pangamatan pemilu 2014, 2015 sampai 2017 netralitas ASN di Tangsel cukup tinggi,” ujarnya.

Bahkan di 2017 lalu, pada pendaftaran partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu ada 42 orang yang masuk kategori ASN. Dan itu berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Tangsel mereka adalah tenaga honorer.

Belum lama ini juga ada 6 oknum ASN yang sudah divonis dan diputuskan Bawaslu Tangsel, yakni lima pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Tangsel dan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel.”Seharusnya ini jadi perhatian khusus bagi ASN di Tangsel tapi, ternyata muncul ketidaknetralan ASN sehingga diperlukan sosialiasasi netralitas ASN ini,” tambahnya.

Melalui BKPP Pemkot Tangsel kerap melakukan sosialisasi dan sudah mengim surat edaran ke OPD-OPD soal netralitas ASN. Namun, untuk menjaga personal ASN sendiri tidak mudah, ASN kadang genit dan itu harus ditekan.

“Waktu pemilu semakin dekat dan tinggal 83 hari lagi. 17 April ASN baru bisa salurkan apreaiasi di bilik suara dan sebelum itu hasrat dan kegenitannya harus ditekan,” ungkapnya.

Di Tangsel indek kerawanan ASN yang tinggi mulai dari mantan birokrat yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, ada saudara, istri dan suami yang mencalonkan diri dan itu yang menjadi perhatian khusus. “Mudah-mudahan peserta ASN bisa menularkan kepada OPD lain jika ASN harus netral,” tuturnya.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Kota Tangsel, Slamet Santoso mengatakan, tugas dan fungsi Bawaslu salah satunya mencegah terjadinya pelanggaran. “Yang berlum tersentuh secara formal adalah ASN dan ini merupakan tindakan awal supaya mencegah tindakan pelanggaran yang dilakukan ASN,” ujarnya.(irm)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!