Bawaslu: Sanksinya Bisa Ajudikasi Hingga Pencopotan Nama


Langgar APK dan Tatap Muka Caleg Tanpa STTP

Diterbitkan  Senin, 11 / 02 / 2019 21:21 - Berita Ini Sudah :  227 Dilihat

 

RAPAT PENETIBAN APK: Ketua Bawaslu kota Tangerang selatan Muhammad Acep terlihat memberikan sambutan sekaligus membuka acara rapat dengan sejumlah pengurus partai terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) di Cilengga, Serpong, Senin (11/2).

SERPONG-Pesta demokrasi yang akan belangsung April mendatang, membuat calon legislatif (caleg) semakin gencar mengkampanyekan dirinya agar bisa terpilih. Berbagai kampanye dilakukan para caleg baik melalui Alat Peraga Kampanye (APK), pertemuan terbatas hingga tatap muka. Hal tersebut membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) semakin intensif melakukan pengawasan.

Agar tidak menyalai aturan dalam kampanye, Bawaslu melakukan koordinasi kepada partai politik untuk menyamakan persepsi akan APK dan aturan ketentuan lainnya. Sehingga tidak adalagi caleg dan parpol yang merasa dirugikan dengan aturan yang ada.

Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep, menjelaskan, sampai saat ini masih ada, beberapa caleg yang tidak menaati peraturan soal Alat Peraga Kampanye (APK). Salah satunya adalah pemasangan billboard ataupun poster kampanye caleg. Padahal dia menambahkan jika sebelum waktu kampanye, seluruh partai sudah disosialisasikan mengenai peraturan yang berlaku.

Sampai kemarin, kata Acep ada beberapa APK yang berhasil ditertibkan oleh bawaslu. “Karena kan sudah sesuai ketentuan kalau mereka melanggar, makanya kami tertibkan,” kata dia.

Acep menambahkan dalam proses penertibannya, ada beberapa caleg yang tidak terima. Apalagi ketika proses penurunan APK dilakukan. Hal tersebut yang sering membuat panwascam sempat bersitegang dengan tim sukses. Karena itu dia berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh perwakilan partai untuk menerima imbauan terkait peraturan yang sudah ditetapkan.

“Mungkin kalau anggota partainya sudah tahu. Tapi kan kalau tim sukses belum. Makanya disini kita imbau, kalau ada Panwascam menertibkan APK mereka. Kemarin itu kan hebohnya ya tim sukses nggak terima kami turunkan APKnya. Artinya edukasinya masih kurang,” katanya Acep yang saat itu menggunakan kemeja warna putih.

Acep menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan para caleg ini bisa dikenakan sanksi administratif atau sidang ajudikasi. “Sidang ajudikasi bisa dilakukan terhadap pelanggaran, seperti APK, pertemuan terbatas dan tatap muka yang tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari Polres,”ungkap Acep.

Acep mengatakan, sidang ajudikasi bisa dilakukan terhadap caleg sebagai pelaksana kampanye jika melanggar pemasangan APK baik dari ukuran, jumlah dan titik pemasangan. Selain pelanggaran penertiban APK, caleg yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan bawaslu Nomor 8 tahun 2018. Dimana caleg jika secara berkala tidak menaati peraturan yang ada, maka akan disanksi berat. Seperti penghapusan nama dari daftar pemilih tetap.

“Tapi setelah melalui beberapa tahap yang sudah ada. Seperti proses sidang ajudikasi. Makanya kami sedang berupaya agar mereka, pihak partai dan caleg tahu apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam proses kampanye,” katanya.

Aas Satibi, Koordinator Divisi Sengketa pada Bawaslu, menjelaskan, kegiatan koordinasi ini untuk meminimalisir miskomunikasi anatara penyelenggara pemilu dan partai politik. “Kami sudah mencoba sejak awal, langkah persuasive kepada partai politik agar langkah yang diambil minim persoalan di kemudian hari, kita sudah buat MoU agar proses demokrasi berjalan dengan baik, bahkan penertiban APK sudah melakukan rapat kerja dengan partai politik,”ungkapnya.(irm)

 

RAPAT PENETIBAN APK: Ketua Bawaslu kota Tangerang selatan Muhammad Acep terlihat memberikan sambutan sekaligus membuka acara rapat dengan sejumlah pengurus partai terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) di Cilengga, Serpong, Senin (11/2).

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!