Nasib BPSK Tangsel Tunggu SK Gubernur

Diterbitkan  Selasa, 14 / 05 / 2019 20:37 - Berita Ini Sudah :  229 Dilihat

 

CIPUTAT-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangsel habis masa akhir sebelum Ramadan. Sementara ini, tidak ada aktifitas penanganan perkara sengketa.

Salah satu anggota masa jabatan 2014-2019 yang juga sebagai majelis hakim Puji Imam Jarkasih menyampaikan, sebelum Ramadan masa jabatan pengurus BPSK telah habis. Oleh karenanya tidak dapat menjalankan tugas. Apalagi menangani pengaduan sengketa masyarakat terhadap badan usaha.

“Kami sudah tidak beraktivitas dalam penanganan sengketa, karena masa jabatannya telah selesai belum lama ini sekitar bulan April lalu sebelum Ramadan. Jabatan selama lima tahun harus diajukan kembali kepada gubernur Banten yang berhak mengeluarkan surat keputusan,” tutur Puji.

Semestinya masa kepengurusan tiga bulan jelang habis, SK baru sudah dikeluarkan. Untuk mendapatkan hal seperti itu, harusnya dari pihak Pemkot Tangsel melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhak mengajukan lebih awal. Itu sebelum masa jabatan selesai. Meski demikian kepentingan Gubernur Banten, tapi prosedur pengajuan nama harus dilakukan dahulu.

“Seharusnya tiga bulan sebelum domisioner harus dipilih kembali atau diperpajang. Yang mengajukan dari Pemkot. Sedangkan yang menentukan untuk meng-SK. Jangan kemudian masa jabatan habis baru diajukan, karena menunggu proses yang tidak sebentar,” terangnya.

Susunan pengurus 2014-20019 BPSK Tangsel yakni Ketua Kiblatullah, anggota Cahyana, Henri Suhardja, dan Wakil Ketua, Junaidi yang mengundurkan diri berkaitan dengan pencalonanya sebagai anggota legislatif, Kapri Yani, Zulman Haris dan Puji Iman Jarkasih.

Perlu disegerakan untuk mendapat SK. Dikarenakan menyangkut kepentingan masyarakat. Publik membutuhkan sekali badan yang khusus menangani sengketa. Apabila merasa tidak puas dan dirugikan oleh pelaku usaha. Jangan sampai hitungan bulan SK baru keluar.

“Pasti yang dirugikan masyarakat, karena ketika ada warga Tangsel hendak mengajukan keadilan terhadap pelaku usaha akibat dirugikan tidak bisa ke BPSK karena tidak ada SK-nya,” tukasnya.

BPSK dalam menjalankan tugasnya tidak musti melalui persidangan yang membutuhkan berkali-kali waktu pertemuan. Namun upaya mediasi menjadi agenda utama dalam penanganan gugatan konsumen. Cukup banyak pengaduan konsumen yang diselesaikan bukan melalui persidangan, tapi melalui mediasi. Inilah alasan BPSK sangat dibutuhkan masyarakat.

“Sebab pengaduan bukan hanya perkara sidang, tapi juga mediasi. Kami selalu melakukan mediasi sebelum masuk ke persidangan. Upaya itu yang perlu dikedepankan. Apabila mediasi sudah dapat diselesaikan, untuk apa harus melalui jalur persidangan,” ia memberikan solusi.

Ketua BPSK periode 2014-2019 Kiblatullah, dihubungi secara terpisah membenarkan masih menunggu SK Gubernur Banten untuk perpajangan kerja BPSK Tangsel. Masa kerja BPSK Tangsel habis. Sementara surat pengajuan yang dikirimkan ke Banten sudah cukup lama.

“Yang mengajukan Disperindag dan itu sudah diajukan lama. Semoga saja secepatnya SK-nya ditandatangani, sehingga kita bisa kembali menangani persidangan konsumen,” ujar Kiblat.

Kendati tidak memiliki dasar hukum untuk menangani yang berperkara, BPSK masih menerima gugatan dari masyarakat. Sekretariat BPSK di lantai dasar gedung 1 masih tetap buka. Hanya saja penangananya menunggu surat resmi dari Gubernur Banten.

“Hingga saat ini ada saja yang datang untuk mengajukan gugatan dan kami terima. Hanya saja untuk masuk ke persidangan harus menunggu suratnya turun. Hingga saat ini ada satu dua berkas yang diajukan oleh masyarakat,” tandasnya. (din)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!