Penetapan Tiket Parpol ke DPRD Tangsel Setelah Rekapitulasi Pusat


Gugat ke MK Tunggu 22 Mei

Diterbitkan  Rabu, 15 / 05 / 2019 20:07 - Berita Ini Sudah :  294 Dilihat

 

 

SERPONG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan belum mengumumkan hasil Pileg 2019. Bisa secara resmi diumumkan hasilnya, tapi setelah rekapitulasi tingkat pusat selesai. Tepatnya, pada 22 Mei mendatang.

Dengan selesainya rekapitulasi nasional nanti, KPU Kota Tangsel akan mengumumkan secara resmi partai yang lolos. DPRD Tangsel akan diduduki partai apa saja beserta para Caleg terpilih.

Penepatan pada 22 Mei nanti tidak hanya pada hasil akhir. Namun juga kesempatan bagi partai politik yang ingin melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mau gugat ke MK? Tunggu selesainya rekapitulasi tingkat nasional tersebut.

Berdasarkan tahapan KPU. Bagi pelapor atau penggugat ke MK diberi waktu paling lama tiga hari setelah selesainya pleno rekapitulasi tingkat nasional pada 22 Mei.

Anggota KPU Kota Tangsel M Taufiq MZ kepada Tangsel Pos, kemarin, mengungkapkan, untuk melaporkan atau melakukan gugatan ke MK pun tidak bisa atas nama Caleg pribadi. Laporan harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tempat Caleg bernaung. Untuk memenuhi persyaratan legal sebagai penggugat ke MK.

“Setelah tiga hari rekapitulasi tingkat nasional selesai baru setelah itu diberikan waktu tiga hari bagi yang ingin melaporkan atau menggugat hasil pemilu tersebut ke MK. Dan penggugat pun harus mendapatkan rekomendasi dari DPP partainya,” ungkap mantan Ketua Panwaslu Kota Tangsel, kini lembaga itu berganti nama Bawaslu, ini.

Diketahui, di Kota Tangsel ada dua partai berencana melakukan gugatan ke MK. PDI Perjuangan merasa ada kejanggalan dari hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciputat dan Partai NasDem yang merasa dicurangi pada dapil 5 Kecamatan Pondok Aren.

Taufiq mengatakan, KPU Tangsel nantinya akan menerima apa pun keputusan dari MK. Keputusan itu final untuk dilaksanakan oleh KPU. “Apa pun nanti keputusannya kita jalankan, karena itu keputusan final dan tidak bisa dilakukan banding,” ungkap pria kelahiran Kabupaten Batang Jawa Tengah ini.

Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel merasa banyak kejanggalan dari pleno tingkat kota. Sehingga, pihaknya sempat meminta kotak suara kecamatan Ciputat dibuka. Selanjutnya, mengajukan gugatan ke MK.

Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP Kota Tangerang Selatan Ahmad Yuslizar, mengatakan ada beberapa kejanggalan. Terindikasi curang. Dalam pelaksanaan Pemilu kali ini. Itu merugikan suara PDI Perjuangan.

“Kami menemukan ada kejanggalan, seperti di Ciputat ini ada TPS yang pada saat perselisihan ada rekomendasi Bawaslu membuka DA1 tanpa membuka kotak suara, ini menjadi kejanggalan. Dan juga di Serpong Utara kami temukan suara yang dicoret dengan tipex padahal itu tidak boleh. Sehingga ini kami laporkan ke MK,” ungkapnya.

Menurut Yuslizar PDI Perjuangan akan terus menuntut keadilan ke MK, karena pihaknya merasa suaranya berkurang. Seperti di Ciputat, menurutnya, PDI kehilangan suara seratusan.

“Satu suara saja hilang bagi kami harus benar-benar diperjuangkan. Karena suara itu adalah amanah masyarakat yang dititipkan nelalui kami. Jadi sampai mana pun akan kami perjuangkan ini semua,” pungkasnya. (dra)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!