KPU Sabar Tunggu Audit Akuntan Publik

Diterbitkan  Jumat, 17 / 05 / 2019 20:32 - Berita Ini Sudah :  258 Dilihat

 

SERPONG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota tangsel belum bisa umumkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) partai politik. Hingga saat ini seluruh laporan tersebut masih diaudit. Oleh tim Kantor Akuntan Publik (KAP). Tim  berkompenten. Ditujunjuk langsung oleh KPU Provinsi Banten.

Masyarakat harus menunggu sampai beberapa hari kedepan. Nantinya akan dipublish. Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi donatur partai politik dan Caleg di Kota Tangsel. Juga untuk apa saja pengeluarannya.

Anggota KPU Kota Tangsel, M Taufiq MZ mengatakan, dalam audit tersebut KAP akan memberikan penilaian wajar atau tidak wajar. Penilaian ini mengenai soal uang yang masuk serta uang yang keluar dalam kegiatan kampanye. Termasuk, peruntukannya untuk apa saja.

“Saat ini masih dalam tahap audit, dan semua partai sudah menyerahkanya tinggal kita tunggu apa nanti hasil dari tim audit KAP terhadap LPPDK yang diserahkan oleh partai politik,” ujar mantan Ketua Panwaslu Kota Tangsel.

Lanjutnya dalam LPPDK tersebut tidak hanya LPPD partai politik saja. Namun ada di dalamnya LPPDK seluruh Caleg dari partai tersebut. Setiap kegiatan kampanye seluruh Caleg ada di dalamnya.

“Jadi nanti masyarakat bisa mengetahui berapa saja pegeluaran dana kampanye para Caleg di Kota Tangsel, dan dari mana saja sumber dananya,” ujar Taufiq.

Mengenai nantinya hasil audit KAP, Taufiq mengatakan, jika ada partai yang mendapatkan penilaian tidak wajar. Maka, selanjutnya akan diserahkan ke Bawaslu. Proses hukum. Untuk menentukan apakah partai politik atau Caleg tertentu di partai tersebut bisa didiskualifikasi jika Caleg itu terpilih pada Pemilu kali ini.

“Untuk itu urusannya ada di Bawaslu, hasil audit nanti kami serahkan juga ke Bawaslu. Nanti Bawaslu yag menentukan apakah partai yang dianggap tidak wajar oleh KAP ini akan didiskualifikasi atau tidak,” ungkapnya.

Anggota Bawaslu Kota Tangsel Slamet Santosa,  mengatakan, aturan itu tegas dalam Undang-undaung Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Bahwa laporan dana kampanye tersebut menjadi persyaratan utama dari beberapa persyaratan lainnya.

“Misalnya ada Caleg yang terpilih nanti, tapi laporan dana kampanyenya itu tidak lengkap dan tidak sesuai maka sudah bisa langsnug didiskualifikasi,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, dalam menentukan apakah laporan tersebut sesuai atau tidak sesuai, Bawaslu dan KPU bekerjasama dengan lembaga akuntan. Khusus untuk mengaudit seluruh laporan. (dra)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!