THR Paling Lambat Diberikan H-7


Pengaduan THR Bisa ke Posko

Diterbitkan  Rabu, 22 / 05 / 2019 19:12 - Berita Ini Sudah :  242 Dilihat

 

SERPONG- Tunjangan Hari Raya (THR) tak kunjung diterima? Laporkan! Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel membuka Posko pengaduan THR. Posko dibuka untuk para karyawan di Kota Tangsel. Dalam praktiknya, siap melayani aduan dari masyarakat. Di antaranya bagi yang merasa belum menerima THR dari tempat bekerja.

Posko juga ditujukan untuk melayani informasi dari pekerja atau buruh industri yang tidak mendapatkan haknya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Purnama Wijaya mengatakan, posko akan beroperasi sampai H-1 Lembaran.

“Inilah kewajiban kami sebagai pemerintah nutuk terus melayani masyarakat. Termasuk dengan membuka posko THR ini. Pokso ini akan beroperasi sampai H-1 Lebaran,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menagtakan, Posko Pengaduan THR berdiri di kantornya, Jalan Raya Melato Mas Blok O Nomor 01-03, Jelupang, Kecamatan Serpong Utara.

Selain menerima pengaduan, lanjut Purnama, tim juga ditugasi melakukan pemantauan. “Tim merumuskan, mengembangkan dan menyelesaikan perselisihan antarpekerja dengan perusahaan terkait THR,” terang mantan Camat Ciputat Timur ini.

Diungkapkan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Yantie Sari, ada enam poin mengatur THR. Itu sebagaimana amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR. Pertama, THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang punya masa kerja satu bulan atau lebih.

Pekerja punya hubungan kerja dengan pengusaha dalam masa waktu tertentu atau tidak tertentu. Besaran THR pekerja yang masa waktu tugasnya 12 bulan atau lebih secara berturut-turut diberikan sebanyak satu bulan nominal upah.

“Besaran upah bagi pekerja yang masa tugas 1 bulan secara terus menerus atau kurang dari 12 diberikan secara proporsional. Dengan perhitungan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12,” ujarnya.

Selain itu, ada juga aturan bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas upah satu bulan dihitung. Pekerja yang punya masa kerja 12 bulan atau lebih, upah sebulan dihitung rata-rata selama setahun sebelum hari raya keagamaan.

 

Pekerja yang punya masa kerja kurang dari 12 bulan, upah sebulan dihitung rata-rata yang diterima per bulannya. “THR paling lambat diberikan sepekan sebelum hari raya keagamaan,” ungkap Yantie.

Ditambahkannya, apabila pengusaha terlambat atau sama sekali tidak memberikan THR dapat dikenai sanksi sesuai Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (dra)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!