Pengesahan Empat Perda Perlu Ditindaklanjuti OPD Pemkot


DPRD Desak Dibuatkan Perwal

Diterbitkan  Jumat, 24 / 05 / 2019 22:47 - Berita Ini Sudah :  345 Dilihat

 

SETU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan telah mengesahkan empat Peraturan Daerah (Perda). Ditetapkan pada semester pertama 2019 ini, Kamis (23/5) lalu. Selangkah lagi. Empat raperda tersebut bisa diundangkan. DPRD pun meminta segera dibuatkan Peraturan Walikota (Perwal) atas empat raperda itu.

Adapun empat Perda yang telah disahkan ialah, Perda tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi Kota Tangsel, Perda tentang Penataan Kecamatan, Perda tentang Bantuan Keuangan untuk Partai Politik dan Perda perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penanaman Modal di Kota Tangsel.

Dengan adanya Perda itu, menjadi capaian tersendiri bagi DPRD Kota Tangsel. Terutama, dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Namun Perda tidak bisa langsung dijalankan. Tanpa adanya Perwal. Dalam Perwal, memuat seluruh aturan pelaksanaan teknis dari perda yang telah disahkan.

Oleh karenanya, DPRD mendesak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) segera membuatkan Perwal.

Sekretaris Pansus Perda perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penanaman Modal di Kota Tangsel, Rizki Jonis menengarai apabila Perwal tidak segera dibuatkan, maka seluruh Perda tersebut akan sia-sia.

Dia mencontohkan, betapa pentingnya Perwal, seperti pada Perda perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penanaman Modal di Kota Tangsel. Jika tidak memiliki Perwal, maka bisa saja menghambat investasi yang akan masuk ke Kota Tangsel.

“Kalau tidak ada Perwalnya nanti tidak bisa mengatur para investor yang ingin menanamkan modalnya ke Kota Tangsel. Makanya, kami desak sejak kemarin disahkan itu agar langsung dibuatkan Perwalnya, karena ini Perda yang penting,” ungkap anggota legislatif yang kembali terpilih melalui Pemilu 2019 ini.

Ketua Fraksi Padi ini juga mengatakan, seluruh Perda perlu ditindak lanjuti para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul Perda. OPD bertugas untuk menyusun Perwal.

“Para OPD pengusul ini berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemkot Tangsel, dan juga dengan Walikota. Setelah itu Perwalnya disosialisasikan kepada para pihak-pihak terkait dengan perda ini,” ujarnya.

Ketua Fraksi Hanura, Saprudin pun mengatakan hal serupa. Paling tidak dalam waktu dekat ini seluruh Perda itu sudah memiliki Perwal.

“Semua Perda yang telah disahkan itu tidak bisa menunggu lama untuk bisa dijalankan. Segera harus diterapkan kepada masyarakat demi pembangunan kota dan budaya di kota kita ini. Sementara untuk penerapannya dibutuhkan Perwal, makanya kami juga mendesak agar Perwalnya segera dibuatkan dan diterbitkan,” tandasnya. (dra)

 

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!