DPRD Acungkan Jempol ke Perusahaan

Diterbitkan  Senin, 27 / 05 / 2019 20:05 - Berita Ini Sudah :  286 Dilihat

 

 

SETU- Bukan hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Posko Pengaduan THR (Tunjangan Hari Raya), juga dibuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel. Pembukaan posko, DPRD ingin menyediakan saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Meski membuka Posko, DPRD menengarai selama ini perusahaan di Kota Tangsel sudah taat aturan. Acungan jempol layak diberikan. Disebutkan Komisi II DPRD, perusahaan-perusahaan sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Apalagi hingga kini belum ada masyarakat yang mengadukan persoalan THR.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar mengatakan, pembentukan posko pengaduan THR itu adalah langkah baik. Pemkot Tangsel melayani masyarakat.

Dengan adanya posko juga membuat perusahan-perusahaan yang ada lebih tidak berani melanggar aturan soal kewajiban membayarkan THR.

“Kami tentunya mengapresiasi langkah Pemkot membentuk posko pengaduan ini. Ini bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ledy menyebutkan, dari tahun ke tahun hampir tidak ada aduan soal keterlambatan pembayaran THR atau pun karyawan yang tidak dibayarkan THR-nya.

“Menurut kami perusahaan di Kota Tangsel kesadaraan akan aturan sangat baik. Karena dari tahun ke tahun hampir tidak ada aduan soal perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya membayarkan THR,” ujarnya.

Jika nantinya ada aduan soal THR ini, Ledy berharap posko tersebut juga bertindak dengan cepat melayani aduan. “Dan kami juga berharap agar posko ini bekerja dengan maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Tangsel telah membuka Posko Pengaduan THR. Lokasinya di Jalan Raya Melati Mas Blok O/01-03, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara.

“Jadi bagi pekerja yang tidak mendapatkan hak THR silakan datang dan lapor ke pelayanan kami,” ungkap Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Yantie Sari.

Menurutnya ada enam poin yang diatur sebagaimana amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR. Pertama, THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang punya masa kerja satu bulan atau lebih.

Pekerja punya hubungan kerja dengan pengusaha dalam masa waktu tertentu atau tidak tertentu. Besaran THR pekerja yang masa waktu tugasnya 12 bulan atau lebih secara berturut-turun diberikan sebanyak satu bulan nominal upah.

“Besaran upah bagi pekerja yang masa tugas 1 bulan secara terus menerus atau kurang dari 12 diberikan secara proporsional. Dengan perhitungan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12,” pungkasnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!