Raperda Perlindungan Produk Lokal Mau Dibahas

Diterbitkan  Senin, 10 / 06 / 2019 20:25 - Berita Ini Sudah :  238 Dilihat

 

SERPONG- Fraksi Golkar DPRD Kota Tangsel telah menyiapkan naskah akademik (NA). Fraksi ini selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Produk Lokal. Seluruh NA pun musti disiapkan. Pasalnya, seusai libur Lebaran ini Raperda tersebut mau dibahas.

Disebutnya, segala kelengkapan cantolan hukum untuk Raperda ini sudah ada. Pembahasannya diharapkan tidak membutuhkan waktu begitu lama. Raperda agar bisa disahkan menjadi Perda.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid menargetkan minggu pertama usai libur Lebaran akan dilakukan Paripurna. Raperda tersebut diusulkan kepada seluruh pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangsel dari berbagai fraksi.

“Semoga saja tidak ada hambatan, Raperda ini bisa langsung kita usulkan melalui paripurna kepada seluruh fraksi. Untuk mendapatkan tanggapan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Tangsel,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, memang dalam pembahasan Raperda inisiatif DPRD memakan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan Raperda yang menjadi usulan Pemerintah Kota (Pemkot).

“Setelah mendapatkan persetujuan seluruh fraksi, selanjutnya diusulkan ke Pemkot itu pun melalui paripurna. Jadi memang waktunya lebih lama pembahasan di Raperda inisiatif. Tapi kami akan bekerja sekeras mungkin agar cepat selesai, karena Raperda ini sangat dibutuhkan oleh warga Tangsel,” jelas Sekretaris DPD Partai Golkar Tangsel.

Ketua DPRD Kota Tangsel, Moch Ramlie, yang juga anggota Fraksi Golkar ini mengungkap latar belakang munculnya Raperda inisiatif tersebut. Perlunya payung hukum guna mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

“Meliputi kategori usaha kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal dengan cara memberikan jaminan kepastian pasar bagi sejumlah produk lokal tersebut,” ujarnya.

Ramlie menambahkan, raperda perlindungan produk lokal dimaksudkan untuk pemberian insentif, kemudahan dalam penanaman modal, fasilitas perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha.

Selain itu, untuk memberikan jaminan fasilitas ketersediaan dan kesinambungan bahan baku, fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal, fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi, fasilitasi pemasaran produk lokal dan fasilitasi sarana prasarana kerja.

“Makanya perlu perlindungan terhadap merek dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual merupakan suatu upaya melindungi produk lokal. Karena itu, merk produk lokal harus didaftarkan agar terhindar dari eksploitasi/ pemalsuan dari pihak lain, serta mencegah persaingan tidak sehat,”ujar pria yang pernah akrab disapa Lurah Abie ini.

Ramlie menuturkan, saat ini memang produk lokal banyak dikembangkan dan diproduksi masyarakat tapi perajin masih mengalami kesulitan modal dan pangsa pasarnya. Perlindungan terhadap produk lokal, dilakukan agar produk-produk karya daerah bisa bersaing dengan produk-produk negara tetangga. (dra).

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!