BPSK Masih Ngarep SK Gubernur

Diterbitkan  Jumat, 14 / 06 / 2019 19:53 - Berita Ini Sudah :  219 Dilihat

 

CIPUTAT – Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangsel belum jelas nasibnya. Hingga kini belum kunjung kembali aktif. Hingga masa berlakunya habis akhir April kemarin, masih menunggu tim seleksi dari berbagai unsur.

Ketua BPSK Tangsel, Kiblatullah, saat dihubungi kemarin menyampaikan hingga kini belum ada kabar dari Provinsi tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk pengangkatan anggota BPSK Tangsel, periode kedua ini. Periode pertama 2014-2019 telah selesai pada akhir April lalu. “Belum ada info,” jawab Kiblat singkat.

Secara terpisah disampaikan oleh Hendri pada masa periode awal, sebagai Majelis Anggota Unsur Pelaku Usaha BPSK Tangsel, menjelaskan, berharap cepat SK turun dari Gubernur. Pasalnya memang masyarakat membutuhkan kerja BPSK untuk memberikan pelayanan jika ada pengaduan.

“Sebelumnya telah diajukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Banten kepada Gubernur Bapak Wahidin Halim. Hanya saja dalam surat pengajuan pembentukan tim tidak ada nama dan jabatan, sehingga ditolak,” kata Hendri.

Mengapa kesannya penting menyertakan nama dan jabatan? Karena mereka adalah tim penyeleksi anggota BPSK. Maka, sebagai penyeleksi harus menguasai bidang masing-masing. Baik pada aspek hukum, konsumen dan dunia usaha. Aturan ketentuan siapa saja yang boleh menjadi tim seleksi anggota BPSK kombinasi.

“Paling tidak ada tiga unsur, pertama pemerintah, kedua asosiasi pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia  (Apindo), dan ketiga adalah yang membidangi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Total keseluruhan ada lima orang. Namun secara garis besar tiga aspek harus terpenuhi,” jelasnya.

Sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel, Maya Mardiana. Dirinya menyebutkan, BPSK untuk sementara tidak aktif. Seiring dengan masa berakhirnya kepengurusan periode 2014-2019 pada April kemarin atau jelang Ramadan. Namun demikian masa pengajuan untuk kepengurusan yang baru atau perpanjangan telah diajukan sebelum masa berakhir selesai.

“Masa periode pengurus BPSK periode yang kemarin sudah selesai pada akhir April. Untuk itu kami pun telah mengajukan kembali sebelum masa berkahir selesai.Tapi memang kewenangannya ada di Provinsi Banten dan kami sebatas mengajukan laporan saja,” kata dokter gigi ini.

Kembali dijelaskan, berdasarkan mekanisme pembentukan susunan pengurus BPSK untuk periode lima tahun berikutnya. Provinsi Banten harus membentuk Tim Pansel. Setelah semua terbentuk, baru kemudian proses-proses. Bagi para calon harus dilalui berbagai tahapan. Tentunya, Tim Pansel akan menguji dan menilai nama-nama yang telah diajukan sebelumnya.

“Jadi mereka akan membuat Tim Pansel dahulu. Setelah ditetapkan Pansel, kemudian mekanismenya harus ditempuh. Nanti mudah-mudahan ketika dilakukan pansel hasilnya sesuai dengan yang diharapkan,” tambahnya. (din).

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!