Setahun Dua Kali ke Disperindag, Termasuk Pelaku IKM


Industri Wajib Lapor

Diterbitkan  Jumat, 14 / 06 / 2019 22:46 - Berita Ini Sudah :  227 Dilihat

 

 

CIPUTAT– Ada regulasinya. Peraturan Menteri Perindustian No 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Industri. Aturan tersebut turunan dari undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustiran. Di dalamnya, mengharuskan seluruh industri. Wajib melaporkan dua kali dalam satu tahun. Laporan terkait usahanya.

Kabid Perindustrian, Disperindag Ferry Payacun menjelaskan, pelaporan industri berkenaan jumlah usaha. Hal itu sesuai UU No 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Diwajibkan melaporkan kegiatan industrinya. Supaya pemerintah dapat mengambil langkah-langkah. Kebijakan terkait dengan misalnya pasar lemah, dan bahan baku sulit didapat. Juga tenaga kerjanya kurang.

“Ini perlu ada informasi ke pemerintah pusat melalui Disperindag menyangkut banyak hal. Misalnya seperti bahan baku mahal. Ini penting karena tidak mungkin pemerintah menanyakan satu-satu,” jelas Ferry.

Pelaporan ini, untuk semua industri, baik kecil, menengah (IKM) dan besar. Semuanya diwajibkan melakukan pelaporan melalui tahapan ke pemerintah daerah atau Disperindag. Kemudian dilaporkan ke Kementerian Perindustrian.  Laporan itu melalui aplikasi Sistem Informasi Nasional (Sinas) berbasis online.

“Saat ini, memang Pemkot Tangsel, masih manual mendata dari pintu kepintu. Jika sudah terkumpul baru akan dikirim ke Kementerian. Menggunakan konsep manual mendata pelaku usaha, tentunya  tidak efekti. Maka perlu ada peran aktif dari pelaku usaha itu sendiri. Ke depan Tangsel akan membuat laporan online untuk bisa langsung dilaporkan dari pelaku usaha ke Disperindag,” ujarnya.

Pemerintah pusat, membutuhkan prinsip dasar dalam menjaga kebijakan mempermudah dunia usaha industri. Semuanya yang dibutuhkan menyangkut soal kapasitas produksi bahan baku, jumlah tenaga kerja pria wanita, termasuk tenaga asing yang bekerja. Bahan baku yang didapat dari mana saja, termasuk peralatan apa saja.

“Kapasitas produksi mengalami penurunan atau kenaikan faktornya apa saja. Ini akan menjadi keputusan pemerintah jika ada kondisi yang menyulitkan pelaku usaha langsung dicarikan solusinya bekerjasama dengan kementerian lain,” bebernya.

Adapun konsep pelaporan dari masing-masing IKM dalam satu tahun dua kali per semester yaitu periode semester pertama Januari-Juli dibuat paling akhir laporan 31 Juli di tahun tersebut. Semester duanya, Juli-Desember paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Kendati konsep ini sudah disosialisasikan sejak 2013 hanya saja keberpihakan pelaku IKM di Tangsel belum secara sepenuhnya mendukung.

“Ini berkaitan dengan keuntungan apa yang didapat bagi pelaku. Apa yang didapat, nantinya akan memberikan kemudahan misalnya yang belum memiliki fasiltias halal, hak cipta dan mendapatkan pembinaan kemasan. Itu yang didapat dari IKM,” ia menjabarkan.

Jumlah IKM di Tangsel mencapai 1500. Diperkirakan baru 30 persen yang turut serta dalam program ini. Tentunya, target mencapai 100 persen. Dikarenakan keuntungannya adalah untuk para IKM sendiri. Pemerintah hanya melakukan kebijakan untuk kemudahan dunia usaha. (din)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!