Banggar DPRD Pertajam Raperda LPJ APBD 2018

Diterbitkan  Selasa, 25 / 06 / 2019 19:36 - Berita Ini Sudah :  171 Dilihat

SETU – Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 atau LPJ APBD, mulai dibahas. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangsel, pembahasnya. Di rapat khusus Banggar DPRD, Setu, Senin (24/6).

Pembahasan dipimpin langsung Ketua Banggar DPRD, Moch Ramlie. Yang bersangkutan juga Ketua DPRD Tangsel. Hadir Sekda Kota Tangsel Muhammad, Asisten Daerah serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot.

Ketua DPRD Kota Tangsel Moch. Ramlie mengatakan, pertemuan dilakukan untuk membahas sejumlah temuan dari BPK-RI. Ini agar disikapi dengan cepat, termasuk beberapa catatan. Perlu diperbaiki kedepannya, sehingga nantinya pelaksanaan APBD tahun yang akan datang bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Walaupun pada prinsipnya sudah dilakukan aksi untuk menindaklanjuti catatan dari BPK ini oleh SKPD masing-masing, khususnya lewat Inspektorat dan kami juga lebih menitikberatkan pada hal-hal yang menjadi catatan tentang ada hal-hal di sektor pendapatan daerah,” katanya.

Dia mengatakan, aturan dibuat oleh pemerintah pusat disebutkan, penyampaian pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan dipercepatnya pembahasan regulasi ini, para dewan yang akan mengakhiri masa jawaban dapat melaksanakan pembahasan perubahan APBD tahun 2019.

Sebelum disampaikanya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tangsel tahun 2018, Pemkot juga telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota yang memiliki kolerasi terhadap dua unsur tersebut. Dalam LKPJ, dapat melihat hasil realisasi program selama tahun anggaran berlangsung.

“Kita berharap dalam Raperda ini terlihat bagaimana progres pembangunan daerah dan apa-apa saja yang harus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah,” ujar pria yang pernah akrab disapa ‘Lurah Abie’ ini.

Selanjutnya,  setelah pembahasan Raperda Pertanggunjawaban APBD ini selesai, pada 1 Juli akan diparipurnakan. Kemudian, lanjut Ramlie, DPRD Tangsel meminta kepada Pemkot Tangsel untuk menyerahkan KUA PPAS perubahan TA.2019 untuk dibahas oleh dewan.

“Rencana Paripurna 1 juli, setelah itu DPRD meminta pemkot menyerahkan KUA PPAS Perubahan tahun anggaran 2019 paling lambat tanggal 4 juli untuk segera dibahas,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 ini mengutarakan, masa jabatan DPRD Tangsel periode 2014-2019 berakhir Agustus 2019. Namun demikian, wakil rakyat memastikan akan berupaya melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daarah (APBD) Anggaran 2018 secara tepat waktu.

“Dewan siap kerja dari pagi hingga malam untuk membahas APBD perubahan dan kami berusaha dan sudah komitmen agar pembahasannya tidak molor. Sehingga APBD dapat disahkan minggu awal bulan agustus sebelum masa bakti dewan selesai,” pungkasnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!